Pansus Muter-Muter
JAKARTA – Rapat panitia khusus (pansus) RUU Pemilu tampaknya belum beranjak dari isu-isu yang pernah dibahas sebelumnya. Kemarin sejumlah kesepakatan yang telah diketok panitia kerja (panja) RUU Pemilu dibahas ulang. Bahkan, ada satu kesepakatan yang akhirnya diubah dalam rapat pansus bersama menteri dalam negeri itu.
”Sesuai tingkatannya, hasil kesepakatan panja bisa dibatalkan di rapat tingkat pansus,” kata Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy pada rapat pansus RUU Pemilu kemarin (5/6).
Di antara lima isu yang dibahas, pasal terkait kesepakatan panja mempersingkat proses rekapitulasi dari TPS langsung ke kabupaten/kota diubah. ”Ini pertimbangan loading dan unloading dari kotak suara yang tersegel. Kalau langsung ke kabupaten/kota, secara teknis akan menyulitkan,” ujar Hetifah, anggota Fraksi Partai Golongan Karya.
Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang sedikit, rekapitulasi langsung ke kabupaten/kota bisa jadi memudahkan. Namun, untuk kabupaten/kota dengan penduduk padat seperti Surabaya, dibutuhkan ruang dan penyelenggara pemilu dalam jumlah masif untuk menjaga dan melakukan rekapitulasi ribuan kotak suara di tingkat kota. ”Karena itu, kita putuskan rekapitulasi dari TPS dibawa ke tingkat kecamatan dulu,” kata Lukman sambil mengetok palu putusan.
Isu terkait penambahan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu RI sejatinya menuai perdebatan alot. Sebab, ada enam fraksi yang meminta komposisi komisioner KPU dan Bawaslu tidak menjadi 11 orang dan 9 orang, namun tetap pada jumlah yang berlaku sekarang. Perdebatan alot di pansus akhirnya diserahkan kepada pemerintah. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa sikap pemerintah tetap.
Setelah rapat pansus, Tjahjo menyayangkan terjadinya pembahasan ulang isu-isu yang sejatinya sudah disepakati di panja RUU Pemilu. Sebab, proses di panja yang juga dihadapi pemerintah membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatan. ”Sebenarnya, tidak boleh ya (diulang-ulang). Proses di panja itu diputar dua kali, lalu masuk ke timus ternyata mentah lagi dan harus dibahas di pansus,” kata Tjahjo. (bay/byu/c6/fat)