Golkar Nilai Ada Tebang Pilih

KABAR penahanan Huda tak ayal mengagetkan kalangan DPRD Sidoarjo. Termasuk Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan. Saat dihubungi Jawa Pos kemarin, dia mengaku baru mendapat kabar bahwa Huda menjadi tersangka dan langsung masuk ke tahanan. ’’Saya juga kaget,’’ ucap Wawan, panggilan akrab Sullamul Hadi Nurmawan.

Hingga berita ini ditulis, Wawan menyatakan belum memperoleh penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Misalnya, surat tembusan tentang penahanan koleganya di legislatif tersebut. Meski begitu, Wawan tidak mempersoalkannya. Yang pasti, dewan menghormati hukum.

Lantas, bagaimana dengan status Huda di dewan? Wawan menjelaskan, Huda masih tercatat sebagai anggota DPRD Sidoarjo. Namun, status itu bisa berubah ketika sudah ada keputusan resmi. ’’Kami menunggu keterangan dari kejaksaan dulu,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono juga terkejut dengan penahanan Huda. Menurut dia, sejatinya kejaksaan tidak perlu melakukan penahanan. Sebab, selama ini, politikus kelahiran 1972 tersebut kooperatif ketika menjalani pemeriksaan. ’’Pak Huda koordinatif, juga tidak lari,” kata Warih.

Dia menilai ada kesan tebang pilih atau berat sebelah dalam perkara itu. Jika Huda dipenjara, lanjut Warih, seluruh anggota panitia khusus (pansus) PD Aneka Usaha juga harus mendapat perlakuan serupa. Sebab, kabarnya, uang yang diterima Huda digunakan untuk kegiatan pansus. Misalnya, kunjungan ke Pekanbaru, Riau.

’’Huda hanya menerima uang. Yang menggunakan seluruh anggota pansus,’’ tuturnya. Warih meyakini bahwa Huda tidak bersalah. Untuk membuktikan keyakinan tersebut, DPD Golkar Sidoarjo akan memberikan bantuan hukum.

Pernyataan berbeda disampaikan Wakil Ketua DPRD Taufik Hidayat Tri Yudono. Dia menyangkal bahwa anggota pansus menerima uang dari PD Aneka Usaha. Khususnya anggota dari PDIP. ’’Sudah saya tanya, semuanya klir,” ujarnya. (edi/aph/c18/hud)