Target Infrastruktur Sulit Terealisasi

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah sangat sulit untuk tercapai. Penyebabnya, dana yang dimiliki sangat minim. Saking peliknya permasalahan tersebut, ada proyek infrastruktur yang baru selesai 18 persen.

”Di renstra, akan bangun 65 waduk. Namun, baru 23 waduk yang dibangun sekarang,” kata Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti Eko Susetyowati kemarin (9/6). ”Kalau kita mau semua dibangun, ini kan uangnya harus ada. Nah, itu gapnya,” lanjutnya.

Bukan hanya bendungan, target pembangunan 2.650 kilometer (km) jalan baru juga sulit terealisasi. Kini masih dibangun 864 km. Jadi, jalan baru masih kurang 1.786 km lagi. Padahal, pembangunan jalan tersebut ditargetkan selesai pada 2019. ”Di bidang cipta karya juga begitu. Kita punya kawasan kumuh 38.341 hektare. Pembangunan kawasan kumuh baru mencapai 18 persen,” papar Anita.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja menambahkan, kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur hingga 2018 sekitar Rp 9 triliun. ”Itu belum termasuk fisik. Tanahnya saja butuh Rp 9 triliun,” ujar dia.

Dia menuturkan, pembangunan satu bendungan diperkirakan membutuhkan biaya Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun. Lalu, pembangunan untuk permukiman kumuh dengan luas 2–5 hektare perlu dana Rp 400 juta hingga Rp 500 juta. Semuanya bergantung luas wilayah.

Kendala itu akan cepat teratasi, lanjut Anita, jika ada direktorat jenderal khusus yang bertugas menyelesaikan pembiayaan proyek infrastruktur. Lembaga tersebut bakal mencari skemaskema pembiayaan.

Anita mencontohkan, kawasan kumuh bisa dibangun dengan sistem superblock, tapi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berjualan. ”Pola-pola pembiayaan seperti itulah yang akan dikembangkan,” tutur dia. (jun/c11/ang)