Kantor Imigrasi Waru Boyongan ke Juanda
Bertukar Tempat dengan BHP
SURABAYA – Tidak lama lagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya pindah tempat. Mereka akan bertukar rumah dengan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya di kawasan Juanda.
Kepastian pemindahan kantor itu dibenarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Agus Widjaja. Menurut dia, kantor imigrasi punya waktu hingga 17 Juli untuk pindah tempat.
Pemindahan kantor tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 3 Januari 2016
Keputusan Menteri Bernomor M.HH-01.OT.01.02 itu membahas alih fungsi kantor imigrasi dan kantor BHP.
Mengapa pemindahan kantor tersebut baru terealisasi sekarang? Agus menjelaskan, pihaknya selama ini tidak ingin terburuburu. Karena itu, perencanaan dan persiapan perlu dimatangkan lebih dulu. Pihaknya juga perlu menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan kantornya. Sebab, fungsi dua kantor itu berbeda. ’’Imigrasi lebih berorientasi pada pelayanan, sedangkan BHP lebih ke arsip,’’ jelasnya.
Infrastruktur yang dimaksud Agus terkait dengan sambungan internet, listrik, genset, hingga ruang penyimpanan khusus. Di BHP, fasilitas itu sangat minim. ’’Sambungan fiber optic untuk internet cepat yang kami butuhkan baru tersambung bulan ini,’’ katanya.
Karena itu, pemindahan kantor akan dilaksanakan secara bertahap. Tujuannya, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Bahkan, dia memastikan pelayanan berupa pembuatan paspor, visa, dan izin tinggal tidak akan terganggu. ’’Hanya, kami mohon maaf kalau ruang tunggu jadi kurang nyaman karena ada tukang yang bekerja,’’ tambahnya.
Saat ini pihaknya mulai melakukan pemindahan. Dimulai tiga hari lalu. Progresnya memang belum banyak, baru sekitar 5–10 persen. ’’Saat ini mulai nyicil memindah barang yang jarang digunakan,’’ kata pria yang akrab disapa Agus tersebut. Bagian pelayanan akan dipindah terakhir.
Agus menjelaskan, pemindahan itu dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, luas lahan yang terbatas. Kini kantor imigrasi berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi. Dengan total luas tersebut, mayoritas digunakan untuk kantor dan ruang pelayanan. ’’Sehingga kami kesulitan menyediakan lahan parkir,’’ lanjut pria asal Bangil tersebut.
Bandingkan dengan luas lahan kantor BHP yang mencapai 8.000 meter persegi meski bangunan kantornya lebih kecil dari kantor imigrasi. Karena itu, pihaknya harus menyesuaikan dengan bangunan yang ada. (aji/c15/git)