Memeras Rp 16 Juta ke Pemohon
Modus Pungli Oknum Kantor Pertanahan
SURABAYA – Alah bisa karena biasa. Hanya pepatah itu yang pas untuk menggambarkan operasi tangkap tangan (OTT) tim saber pungli yang menyasar Kantor Pertanahan Surabaya (KPS) 2 Jumat (9/6). Betapa tidak, bagian seksi pengukuran berani membuat ’’rekening taktis’’ secara terbuka untuk menampung hasil pemerasan mereka kepada para pemohon. Satreskrim Polrestabes Surabaya akhirnya membeberkan hasil OTT tersebut secara resmi di hadapan media kemarin (11/6).
Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga menyampaikan bahwa praktik pungli untuk memeras pemohon pengukuran tanah itu merupakan hal yang dianggap wajar di bagian pengukuran KPS 2. ’’Indikasinya sudah lama walau baru dikumpulkan 2015. Sudah membudaya di sana,” ujarnya.
Berdasar hasil pemeriksaan, rekening taktis –istilah yang disebut oleh saksi, yakni para staf dan pegawai pengukuran KPS– telah dibuka pada November 2015.
Rekening Bank Jatim itu dibuka Bayu Sasmito, pegawai harian lepas (PHL) instansi tersebut. Sementara itu, Chalidah Nazar yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditengarai menjadi simpul penerimaan uang pungli setiap harinya. ’’Peran Chalidah ini in-charge (bertanggung jawab, Red) dan simpul uang,” ungkap Shinto.
Saat rilis kemarin, polisi tidak menghadirkan Chalidah yang sedang dibantarkan lantaran sakit
’’Tersangka diabetes dan darah tinggi. Kami beri hak berobat, tapi tetap kami dampingi,” ujarnya. Chalidah kini terancam dijerat pasal berlapis. Pasal 11 dan pasal 12(e) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Apakah bakal ada penambahan tersangka? Shinto membuka peluang. ’’Beri kami waktu untuk bekerja,” kata alumnus Akpol angkatan 1999 itu.
Satu buku tabungan yang disita polisi menunjukkan sejumlah data penting. Ada rekapan arus uang masuk dan keluar. Itu adalah jumlah pendapatan pungli dan pemanfaatan dana hasil pungli. Angkanya bervariasi. Jumlah pungli yang masuk berkisar Rp 1 juta hingga Rp 16 juta.
Shinto pun menjelaskan pola gerak permainan pungli tersebut. Awalnya, pemohon harus mendaftar ke bagian pengukuran. Surat perintah setor (SPS) pun dikeluarkan secara resmi kepada pemohon untuk menyetorkan sejumlah uang yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran uangnya bergantung pada luas tanah. ’’Saat SPS keluar, mereka harus bayar. Yang ini resmi dan sudah diatur PP,” jelas polisi asal Medan itu.
’’Nah, baru petugas turun ke lapangan untuk mengukur tanah pemohon,” lanjutnya. Setelah selesai mengukur objek tanah yang diajukan, tugas kantor pertanahan tinggal satu. Yakni, mengeluarkan peta hasil pengukuran lahan. ’’Permainan mereka pas di celah itu. Saat pengukuran selesai dan sebelum menerbitkan peta ukur,” tegas Shinto.
Petugas meminta tambahan biaya dengan dalih percepatan penerbitan peta ukur. ’’Imingimingnya menyalip antrean,” ujar polisi berpangkat dua melati di pundak itu. Peta ukur tersebut merupakan salah satu syarat diterbitkannya sertifikat tanah.
Polisi menyatakan akan terus mendalami praktik korupsi di KPS 2 tersebut. Rencananya, polisi melakukan skrining ke berbagai penjuru untuk menemukan ikatan pola permainan dan aktor-aktor dalam penyelewengan tersebut. ’’Kami cari ke struktural jabatan secara vertikal dan horizontal,” tuturnya.
Shinto menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu budaya organisasi di kantor pertanahan. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pemetaan polisi terhadap jaringjaring mana saja yang memiliki ’’ikatan batin’’ dengan seksi pengukuran. ’’Ini dilakukan biar kita tahu aliran uang itu ke mana saja dan untuk siapa saja,” ungkapnya.
Sebagaimana diberitakan, lima pegawai KPS 2 terjaring OTT yang digelar tim Saber Pungli Kota Surabaya Jumat (9/6). Operasi yang digawangi Unit Tipikor Polrestabes Surabaya tersebut mengendus aroma korupsi setelah menerima laporan dari sejumlah warga yang mengaku dimintai sejumlah uang tambahan untuk mengurus pengukuran tanah.
Para pegawai itu adalah Slamet (Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah). Lalu, ada staf seksi pengukuran, Chalidah Nazar dan Aris Preasetya. Ditangkap pula dua pekerja harian lepas, Bayu Sasmito dan Alvin Nurahmad Rivai.
Saat penggeledahan, polisi menemukan uang tunai Rp 8 juta, 3 kuitansi pembayaran PNBP, 3 lembar SPS, 12 berkas permohonan pengukuran tanah, dan 1 buku rekening Bank Jatim yang akhirnya diketahui sebagai pundi penyimpanan uang hasil pungli.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Surabaya (KPS) 2 Andi Rafiuddin berencana datang ke polrestabes hari ini. Dia akan meminta penangguhan penahanan untuk petugas yang tertangkap. ”Katanya dia sedang sakit,” ujar pria asal Makassar itu.
KPS 2 memiliki bagian hukum yang bakal menangani masalah tersebut. Bantuan hukum bisa diberikan. Namun, dia perlu menunggu perkembangan kasus itu. Dia tidak begitu mengetahui kejadian OTT tersebut karena sedang berada di Makassar. ”Untuk bantuan hukum, nanti kita lihat,” lanjut dia.
Mendengar masalah tersebut, BPN pusat langsung menghubungi Andi. Dia diminta untuk mengirimkan kronologi kejadian itu. ”Saya sendiri belum ketemu Kapolrestabes dan pihak yang bersangkutan (tersangka, Red),” jelas mantan KKP Parepare tersebut.
Andi mengaku telah berupaya mengurangi pungli yang dilakukan anak buahnya. Caranya dengan merotasi jabatan. Sebelum OTT, seluruh Kasi (kepala seksi) diganti.
Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto menjelaskan bahwa kasus pertanahan KPS 2 bukan hal baru. Banyak bidang tanah yang memiliki sertifikat dobel atau lebih. Hal tersebut terjadi karena ulah oknum BPN terdahulu. ”Masalah ini tidak hanya terjadi sekarang. Sudah warisan,” jelas politikus Demokrat itu.
Dia menilai kawasan yang ditangani KPS 2 merupakan lahan premium. Wilayahnya tersebar dari tengah kota hingga wilayah timur sepanjang middle east ring road (MERR). ”Karena tanahnya premium, banyak makelar tanah di sana,” lanjut politikus kelahiran 16 Juni 1983 tersebut.
OTT itu juga menjadi tamparan bagi KPS 2. Sebab, pada awal 2016 KPS 2 dijadikan sebagai percontohan nasional untuk program layanan tujuh menit (lantum). Pelayanan cepat itu diharapkan bisa meminimalkan pungli. Masyarakat bisa mengurus langsung tanpa melalui pihak ketiga. ”Kalau program itu dikembangkan, saya yakin pungli bisa ditekan,” lanjutnya.
Komisi A saat ini membahas masalah pertanahan di pantai timur Surabaya (pamurbaya). KPS 2 diduga terlibat dalam kasus alih fungsi lahan itu. Terdapat ratusan rumah yang telah berdiri di lahan hijau tersebut. (mir/sal/c7/dos)