Sesuaikan dengan Kondisi dan Wilayah
SURABAYA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menerapkan kebijakan baru. Yakni, lima hari sekolah dalam sepekan mulai tahun pelajaran 2017–2018. Jika kebijakan itu berlaku, pelaksanaannya bisa dijalankan per Juli mendatang.
Kepala SDN Wonorejo 4 Rita Erwiyah mengaku sepakat dengan kebijakan tersebut. Namun, kebijakan itu susah jika diterapkan untuk kelas paralel. Terutama jika kelasnya digunakan untuk bergantian masuk pagi dan siang. ’’ Yang tidak paralel, bisa full day,’’ tuturnya.
Rita memisalkan SDN Wonorejo 3. Selain di SDN Wonorejo 4, dia ikut mengampu di SDN Wonorejo 3. Di sekolah itu, ada enam rombongan belajar. Namun, ruangannya harus bergantian. ’’Kalau diterapkan full day, jam belajarnya membingungkan,’’ katanya.
Karena itu, Rita menyatakan, jika dijalankan, kebijakan tersebut belum bisa diberlakukan untuk semua sekolah. Terutama sekolah dengan kelas paralel.
Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Didik Yudhi Ranu Prasetyo juga sepakat dengan kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan itu. Namun, juga perlu diketahui alasan Kemendikbud untuk menerapkan kebijakan tersebut secara nasional. Sebab, pada dasarnya, kondisi antara kota besar dan daerah bisa berbeda. Terutama kondisi keluarga.
Di kota besar dengan kesibukan orang tua yang bekerja, sekolah Senin hingga Jumat dirasa cukup menguntungkan. Dengan begitu, saat Sabtu orang tua bisa berkumpul dengan anak. Para orang tua bisa mengoptimalkan quality time.
Namun, hal itu berbeda dengan daerah. Pada Sabtu, para orang tua di daerah bisa jadi masih bekerja atau beraktivitas di luar rumah. Jika siswa libur pada Sabtu, dia khawatir anak-anak tersebut malah tidak terawasi ketika berada di rumah. ’’Jadi, sebaiknya tidak menyeluruh. Namun di daerah tertentu saja,’’ jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan menyatakan, pihaknya belum mengetahui kapan kebijakan tersebut diberlakukan. Saat ini pihaknya menunggu juknis dari pusat. Di Surabaya, kebijakan lima hari sekolah dalam sepekan sebenarnya sudah berlaku. ’’Kita tunggu juknisnya,’’ ujarnya. (puj/elo/c22/jan)