PDIP Tutup Pendaftaran
SURABAYA – Setelah dua minggu dibuka, pendaftaran cagub-cawagub PDI Perjuangan resmi ditutup kemarin. Pendaftar keenam, Abdullah Azwar Anas, menjadi pendaftar terakhir yang mengambil formulir di Kantor DPD PDIP, Jalan Kendangsari, Rabu (14/6)
Anas tidak tampak dalam pengambilan formulir tersebut. Pendaftarannya diwakili Ketua DPC PDIP Banyuwangi I Made Cahyono. Pria berkemeja merah itu secara resmi mengambil formulir untuk bakal calon usulan DPC Banyuwangi tersebut. Tidak seperti kedatangan bakal calon lain yang cukup ramai diantar pendukung, Made menyatakan bahwa Anas memilih untuk tidak terlalu mengekspos pendaftarannya.
Namun, dia menyatakan, telah ada komunikasi dan persetujuan dari bupati Banyuwangi tersebut. Mengenai jadwal pengembalian, Made tidak mau banyak berkomentar. ’’Dilihat saja nanti supaya jadi kejutan,” ungkapnya. Namun, Anas dikabarkan baru ikut menyambangi DPD setelah Lebaran.
Hingga pukul 17.00 kemarin, tidak ada lagi kader PDIP yang terlihat mengambil formulir ke kantor DPD. Malah petugas pendaftaran sudah meninggalkan lokasi pada pukul 16.30.
Wakil Gubernur Saifullah Yusuf merupakan pendaftar pertama bersama dengan Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi. Keduanya mengambil formulir bersama pada hari pertama pembukaan pendaftaran sekaligus menjadi salah satu agenda safari partai politik dari Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf.
Menyusul kemudian, tiga nama kader mumpuni PDIP yang mampir ke kantor DPD. Yakni, Bupati Ngawi Budi Sulistiono atau akrab disapa Kanang, anggota DPRD Jatim Suhandoyo, dan anggota DPR M.H. Said Abdullah.
Saat mendaftar, Kusnadi mengambil formulir cawagub, sedangkan Gus Ipul membawa pulang formulir cagub. Sementara itu, empat pendaftar lainnya memutuskan untuk mengambil kedua formulir, cagub dan cawagub.
Tentang pilihan posisi, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari menyebutkan, hasilnya baru diketahui setidaknya dalam 15 hari ke depan. ’’Akan diketahui saat formulir dikembalikan,” jelasnya.
DPD PDIP Jatim sempat mengirimkan surat kepada calon-calon hasil penjaringan DPC. Salah seorang adalah Tri Rismaharini. Namun, wali kota Surabaya tersebut menolak penunjukan dirinya sebagai usul dari DPC PDIP Surabaya. Pengembalian surat untuknya disampaikan oleh mantan Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono.
’’Bu Risma menyatakan sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati dan mendapat arahan-arahan khusus,” jelasnya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan Risma adalah proyek-proyek Surabaya yang menunggu untuk diselesaikan. ’’Masih banyak agenda pembangunan Surabaya yang belum tuntas,” sambungnya.
Sri Untari menyebutkan bahwa surat kepada calon hasil penjaringan itu wajar. ’’Semua calon hasil penjaringan juga menerima surat yang sama,” tegasnya. Jumlah calon hasil penjaringan itu sebanyak 11 orang. Enam orang yang sudah mendaftar masuk dalam daftar calon tersebut. Yang lainnya memutuskan untuk tidak mengambil formulir. Salah satunya adalah Sri Untari sendiri. ’’Ada empat DPC (yang mengusulkan),” terangnya.
Nama lain yang masuk penjaringan, antara lain, Khofifah Indar Parawansa (Mensos), Bambang Dwi Hartono (mantan wali kota Surabaya), dan Eddy Rumpoko (wali kota Batu). Namun, sama dengan Risma, ketiganya tidak tampak mendatangi DPD untuk mengambil formulir.
Meski tidak mendaftar, masih ada kemungkinan lima nama di luar pendaftar tersebut direkomendasikan oleh DPP. Seperti yang terjadi pada Risma dalam Pilwali Surabaya 2014. Risma tidak mendaftar secara resmi ke DPD, tetapi nama Risma akhirnya direkomendasikan DPP untuk maju ke pemilihan wali kota. ’’(Kemungkinan itu) hanya DPP yang tahu,” kata Sri Untari. (deb/c7/dos)