Tarif Listrik dan Pola Komunikasi Pemerintah
Ada yang salah dari pola komunikasi pemerintah saat ini. Yakni, ketika Istana dengan lantang menyatakan bahwa pemerintah tidak menaikkan tarif listrik. Pernyataan bahwa tarif listrik tidak berubah terus diulang-ulang. Sebuah reproduksi penyingkiran akal sehat yang sistematis.
Tarif listrik per kWh bulan ini memang tidak naik. Namun, pengurangan subsidi (dan pencabutan sama sekali pada Juli) terhadap 18,2 juta pelanggan rumah tangga berdaya 900 VA jelas membuat pembayaran tarif listrik bertambah. Artinya, sudah tidak lagi beda tarif antara pemilik rumah sederhana berdaya 900 VA dan hunian supermewah berdaya 6.600 VA ke atas.
Bahwa pemerintah perlu mencabut subsidi untuk dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif, itu adalah perdebatan di sisi yang lain. Yang paling disesalkan dalam konteks ini adalah cara pemerintah dalam berkomunikasi.
Mengapa pemerintah tidak secara transparan membuka data berapa alokasi penghematan subsidi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Toh, memang itulah yang menjadi komitmen pemerintah saat ini. Tanpa dilantangkan sekalipun, kita semua memang tahu dan harus mengakui bahwa pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan saat ini begitu cepat. Apabila itu berasal dari penghematan subsidi, bukanlah tanpa aling-aling. Jika berasal dari tambahan utang, tidak usah ditutup-tutupi.
Pemerintahan sebelumnya sepuluh tahun berkampanye untuk mencabut subsidi energi. Tidak pernah berhasil. Lebih banyak gagal. Memang ada pengurangan bertahap. Namun, tidak signifikan untuk ukuran masa pemerintahan dua periode. Sementara itu, pemerintahan saat ini sudah mampu mencabut sama sekali subsidi premium sebelum ulang tahun pertama pemerintahan.
Tentu ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Yang tidak pernah bisa dilakukan pemerintahan sebelumnya. Semestinya, dampak pencabutan subsidi itu bisa kita rasakan. Atau setidak-tidaknya bisa kita ketahui proyeksi yang akan kita rasakan. Bukan dengan suguhan narasi yang tidak masuk akal tentang tarif listrik yang tidak naik, sementara ada 18,2 juta pelanggan rumah tangga yang harus membayar lebih mahal dari biasanya. (*)