Pendidikan Karakter Siap 2018
Kemendikbud Kebut Susun Draf Perpres
JAKARTA – Kemendikbud langsung tancap gas menyiapkan materi peraturan presiden (perpres) tentang pendidikan penguatan karakter. Mendikbud Muhadjir Effendy kemarin menggelar rapat pimpinan internal Kemendikbud dengan menghadirkan Ketum MUI KH Ma’ruf Amin. Hasilnya, Kemendikbud berupaya secepatnya membahas draf perpres bersama kementerian lain.
’’Kami sepakat dengan penanaman pendidikan karakter. Bahkan sejak usia dini,’’ jelas Ma’ruf Amin. Kemendikbud, lanjut dia, harus mencari formulasi supaya gagasan penerapan pendidikan karakter bisa diterima masyarakat luas. Menurut Ma’ruf, upaya Mendikbud sudah bagus. Sayang, teknisnya belum tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
Ma’ruf mengungkapkan, presiden meminta jangan sampai upaya mulia menanamkan pendidikan karakter justru menuai polemik di masyarakat. Karena itu, pembahasan draf perpres harus komprehensif. ’’Menerima masukan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, maupun ormas-ormas keagamaan,’’ imbuhnya.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menyampaikan gambaran kolaborasi sekolah dengan madrasah diniyah. Madrasah diniyah yang bisa berkolaborasi nanti harus yang terdaftar di Kemenag. Kemudian, harus madrasah yang menjalankan kurikulum Kemenag. ’’Jangan sampai madrasah yang mengajarkan radikalisme ditarik ke sekolah,’’ katanya.
Mendikbud era Kabinet Indonesia Bersatu II M. Nuh menyatakan, gagasan penguatan karakter sangat baik. Hanya, tidak lantas sekolah delapan jam sehari jadi cara satu-satunya. Menurut dia, semua pihak sepakat dengan penguatan pendidikan karakter. ’’ Yang bikin geger kan full day school atau sekolah lima harinya itu,’’ tuturnya.
Nuh mengatakan, sangat mungkin gagasan penguatan pendidikan karakter itu baru terlaksana pada tahun pelajaran 2018–2019. Dia mengingatkan setahun kemudian masuk tahun politik 2019. Nuh khawatir gagasan penguatan pendidikan karakter melalui sekolah delapan jam hanya berumur setahun. Sebab, dalam kabinet 2019–2024, bisa jadi keluar kebijakan baru lagi.
’’Daripada energi habis untuk polemik, lebih baik cari cara yang efektif untuk menanamkan karakter pada siswa,’’ jelasnya. Penanaman karakter tidak mesti ada wujudnya. Apakah itu melalui penambahan jam belajar atau kegiatan-kegiatan ekstra. Guru semua mata pelajaran juga bisa menyisipkan muatan pendidikan karakter.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, persiapan untuk penerapan full day school secara menyeluruh butuh waktu minimal setahun. Persiapan itu menyangkut kesiapan sarana prasarana sekolah, guru, siswa, hingga orang tua. Apalagi, kebijakan full day school itu termasuk kebijakan mendasar yang menyangkut pendidikan 50 juta anak. ’’Persiapannya harus matang betul,’’ ujar JK di kantor wakil presiden kemarin (20/6).
JK memang menjadi salah seorang yang menilai penerapan full day school atau sekolah lima hari hingga sore itu perlu dikaji ulang. Dia menegaskan, kebijakan yang menyangkut 50 juta siswa itu tidak sepatutnya diputuskan di level menteri, tapi harus di tangan Presiden Joko Widodo. ’’Ini butuh banyak masukan. Saya kira, setelah masukan-masukan itu, presiden akan keluarkan peraturan,’’ imbuh JK. Sejauh ini, program Mendikbud tersebut memang menuai pro dan kontra. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) menolaknya. Sebaliknya, PP Muhammadiyah mendukung.
JK mengungkapkan bahwa konsep sekolah lima hari itu semestinya dibuat dengan fleksibel. Selama delapan jam itu tidak melulu duduk di dalam kelas. Siswa bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. ’’Jadi nanti kita matangkan semuanya, menteri-menteri yang matangkan,’’ ujarnya. (jun/and/wan/byu/far/ syn/c17/oki)