Tambahan Penghasilan Belum Menjamin Perbaikan Kinerja

JAKARTA – Kenaikan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD diyakini tidak menjamin perbaikan kinerja. Lemahnya kiprah DPRD justru disebabkan minimnya komitmen dan budaya di internal partai politik (parpol).

Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Kraus menyatakan, penghasilan DPRD selama ini lebih dari cukup. Hanya, gaya hidup yang tinggi membuat mereka selalu merasa tidak cukup. ’’Apalagi, ada kewajiban untuk memberikan setoran kepada partai,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (21/6).

Karena itu, sebelum kesejahteraan para pelaku politik ditingkatkan, yang perlu dilakukan adalah pembenahan partai dan para elitenya. Tujuannya, pengeluaran uang negara yang bertambah bisa berimplikasi pada peningkatan kinerja para wakil rakyat.

Lucius juga mempertanyakan tujuan kenaikan penghasilan tersebut. Jika upaya itu dianggap sebagai apresiasi, dia justru bertanya prestasi apa saja yang sudah diraih anggota DPRD.

Sebaliknya, Formappi justru menilai nyaris tidak ada kabar yang menyangkut prestasi di DPRD. Kabar yang santer adalah makin banyak anggota dewan yang tersandung kasus korupsi dan suap. ’’Faktanya, kabar dari DPRD yang muncul dan menjadi pembicaraan banyak orang selalu terkait dengan kasus, lalu OTT. Kabar soal menghasilkan kebijakan yang progresif sangat minim,’’ katanya.

Bukti lain lemahnya kinerja DPRD adalah masih banyaknya daerah yang tidak berhasil keluar dari jerat kemiskinan. Sebagai elemen legislatif yang memiliki fungsi signifikan dalam pemerintahan daerah, persoalan itu juga menjadi tanggung jawab DPRD. ’’Bukan hanya tanggung jawab kepala daerah,’’ terangnya. (far/c14/fat)