Pemerintah Tak Akan Mampu Beli Freeport
Dorong BUMN, Janji Tak seperti Newmont
JAKARTA – PT Freeport Indonesia (PT FI) memang telah bersedia melepas 51 persen saham. Namun, pemerintah yang memiliki hak pertama untuk membeli tidak akan memiliki cukup dana untuk menguasai saham mayoritas.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean menuturkan, jika dikalkulasi, nilai saham mayoritas sangat tinggi. Perkiraan pasar untuk 51 persen saham adalah sekitar USD 8 miliar atau sekitar Rp 100 triliun.
’’Dari mana pemerintah mencari dana sebesar itu? Mendanai proyek LRT saja yang masih butuh dana sekitar Rp 5 trilliun harus terseok-seok,’’ tuturnya di Jakarta kemarin (30/8).
Di PT FI, pemerintah telah memiliki saham 9,36 persen. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pembeli saham diutamakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional, dan penawaran saham perdana di bursa.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, kesepakatan divestasi 51 persen tersebut memberikan peluang bagi pemerintah untuk menjadi pemilik saham mayoritas perusahaan asal AS tersebut.
Darmin menjelaskan, saat ini pemerintah merundingkan skema divestasi yang pas. ’’Ya itu yang sedang dibicarakan. Itu sedang dirundingkan. Soal seperti apa siapa dan berapa antara pemerintah dan pemda,’’ katanya saat ditemui di Grand Indonesia kemarin.
Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu melanjutkan, pemerintah pun memberikan peluang kepada sejumlah BUMN yang berniat membeli saham Freeport. Di antaranya, BPJS Ketenagakerjaan.
Darmin pun memastikan bahwa divestasi Freeport tidak akan sama dengan Newmont. Sebab, dalam kesepakatan divestasi, ada bagian pemerintah. ’’ Nggak, nggak akan ada yang dimiliki swasta nanti bagian saham pemerintah itu,’’ jelasnya.
Dalam kasus Newmont, divestasi jatuh ke tangan swasta yang dekat dengan rezim berkuasa. Di pemerintahan lalu, Multicapital, perusahaan milik Aburizal Bakrie, ketua umum Partai Golkar ketika itu, menguasai saham PT Newmont Nusa Tenggara setelah menggandeng pemda. Kini Newmont yang berganti nama menjadi Amman Mineral Nusa Tenggara dikuasai Medco Group, perusahaan milik Arifin Panigoro, pengusaha yang dekat dengan PDI Perjuangan, the ruling party saat ini.
Darmin juga optimistis bahwa divestasi akan tetap memberikan nilai tambah bagi pemerintah Indonesia. Selain itu, harga yang fair sesuai nilai market kini dibicarakan oleh pemerintah. ’’Akan kita buat supaya yang masuk adalah pemerintah pusat, daerah, dan BUMN. (Harga yang pantas, Red) itu sedang dibicarakan,’’ ujar Darmin.
Secara terpisah, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengungkapkan, setelah kesepakatan divestasi saham 51 persen Freeport tercapai, sekarang ada proses penghitungan nilai saham tersebut. ”Mesti sama-sama kita setujui apakah nanti kita pakai perusahaan sekuritas dan lain-lain untuk menganalisis itu semua sampai menentukan harga,” ujar Sofjan. (dee/ken/jun/c7/sof)