Angkutan Siswa Mulai Tahun Depan
Sepakat Alokasikan Anggaran Rp 9 Miliar
SIDOARJO – Pemkab dan DPRD Sidoarjo benar-benar serius untuk terus mengawal program save our student (SOS). Buktinya, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2018, akhirnya dialokasikan dana untuk menyediakan angkutan gratis bagi pelajar. Besarnya berkisar Rp 9 miliar.
Dengan demikian, para pelajar belum cukup umur tidak lagi nekat membawa sepeda motor ke sekolah. Sebab, tindakan mereka tersebut jelas melanggar undangundang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Lebih dari itu, potensi terjadi kecelakaan sangat besar. Sejauh ini, sudah banyak korban luka-luka maupun meninggal. Polisi pun terus gencar menjaring pelajar bermotor.
Menurut Bangun Winarso, anggota badan anggaran (banggar) DPRD Sidoarjo, dalam pembahasan awal, pemkab tidak mengajukan dana untuk program angkutan gratis pelajar. Akhirnya, banggar meminta pemkab mengalokasikannya. Sebab, angkutan sekolah itu sangat dibutuhkan sebagai tindak lanjut program SOS. Tidak hanya menertibkan, tetapi ada solusi-solusi. ’’Program ini juga termasuk prioritas. Banyak siswa yang menjadi korban kecelakaan di jalan,’’ jelasnya.
Setelah melalui pembahasan, tutur Bangun, banggar dan tim anggaran (timgar) pemkab mengambil kesepakatan. Program angkutan sekolah bakal diwujudkan tahun depan dengan alokasi anggaran Rp 9 miliar.
Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, alokasi anggaran angkutan gratis masih jauh dari harapan. Berdasar perhitungannya, kebutuhan dana yang diperlukan mencapai Rp 15 miliar. Angka itu seharusnya bisa dicukupi. ”APBD pemkab mampu mencukupi kebutuhan tersebut,” kata Wawan, panggilan akrab kader PKB itu.
Meski alokasi anggaran sudah didapat, ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dinas perhubungan (dishub). Misalnya, sistem angkutan gratis tersebut. Sesuai rencana, pemkab bakal menggunakan angkutan umum. Tujuannya, tidak mematikan lin. Setiap bulan, pemkab memberikan subsidi bagi angkutan untuk antarjemput siswa. ”Subsidi itu belum menunjang,” ungkapnya.
Selain itu, jelas Wawan, untuk pemberian subsidi bagi angkutan, belum ada pijakannya. Selama ini pemkab belum membuat kajian agar APBD bisa dgunakan untuk subsidi angkutan sekolah gratis. Kesulitan lainnya, memetakan siswa. Dia menjelaskan, tentu tidak mudah nanti membedakan siswa penerima bantuan. ’’Nah, harus diselesaikan terlebih dulu. Jangan sampai nanti bantuan salah sasaran,’’ ucapnya.
Kepala Dishub Sidoarjo Asrofi mengungkapkan, pihaknya akan mempersiapkan program angkutan sekolah gratis. Termasuk memetakan siswa yang menerima bantuan. Rencananya, subsidi itu memang diberikan kepada siswa yang tidak mampu. Pemetaan lokasi sekolah juga akan dilakukan. Sekolah yang lokasinya jauh dan tidak terjangkau angkutan umum menjadi prioritas.
Dia berharap program itu bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kecelakaan pelajar. Namun, program angkutan sekolah gratis tersebut juga dibarengi dengan aturan tegas dari sekolah yang melarang pelajar belum cukup umur membawa sepeda motor. (aph/c20/hud)