Mobil Pedesaan Dapat Insentif Pajak

Bentuknya Semipikap, Tarik Alat Pertanian

JAKARTA – Setelah melalui proses panjang, Kementerian Perindustrian akhirnya menyelesaikan konsep produk dan proses pengembangan kendaraan pedesaan. Pada tahap selanjutnya, industri otomotif dipacu agar mampu memproduksi kendaraan berupa alat angkut hasil pertanian dan perkebunan itu.

”Kendaraan ini mobilitasnya bisa digunakan di seluruh daerah pedesaan. Bentuknya semipikap yang belakangnya bisa dipasang alat mesin pertanian dan perkebunan seperti untuk angkat kelapa sawit,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta kemarin (2/9).

Dia menjelaskan, ada dua prototipe kendaraan pedesaan yang telah selesai dibangun Kemenperin. Yaitu, Generasi 2A dan Generasi 2B. Prototipe itu nanti bisa disempurnakan pelaku industri yang ingin mengembangkannya. Prototipe tersebut telah melalui sejumlah pengujian. Di antaranya, uji keselamatan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Kementerian Perhubungan. ’’Sedangkan melalui Institut Otomotif Indonesia, prototipe ini akan dikembangkan sehingga dapat diproduksi sesuai kaidah-kaidah manufaktur,” tambahnya.

Hingga kini, sudah ada beberapa perusahaan dalam negeri yang berminat mengembangkan mobil pedesaan. Misalnya, PT Fin Komodo di Jawa Barat, CV Karya Hidup Sentosa (produsen traktor Quick) di Jogjakarta, dan PT Astra Otoparts Tbk di Bekasi yang telah melakukan ekspor perdana kendaraan perkebunan merek Wintor ke Malaysia.

Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pelaku industri otomotif nasional dalam menentukan standardisasi dan melihat peluang pasar ke depan untuk pengembangan kendaraan pedesaan di Indonesia. ”Kami juga menggandeng industri kecil dan menengah (IKM) sektor komponen otomotif guna memacu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Penerapan TKDN di mobil pedesaan akan dilakukan secara bertahap seperti pada pengembangan mobil LCGC atau LCEV,” paparnya.

Kemenperin tengah mengusulkan beberapa insentif fiskal maupun nonfiskal untuk produsen yang memproduksi kendaraan pedesaan kepada Kementerian Keuangan. Salah satu usulan adalah PPnBM 0 persen. ’’Jika LCGC bisa 0 persen, seharusnya kendaraan pedesaan juga 0 persen,’’ timpal Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (Ilmate) I Gusti Putu Suryawirawan.

Selain itu, Kemenperin mengupayakan agar perusahaan yang melakukan rancang bangun dan rekayasa di dalam negeri dapat diberi tax holiday selama 10 tahun untuk PPh badan serta pajak kendaraan bermotor (PKB) yang rendah untuk seluruh Indonesia. Kemudian, pembebasan bea masuk untuk permesinan pendukung program ini dan pemberian fasilitas investasi.

Presiden Direktur PT Astra Otopart Hamdani Dzulkarnaen Salim menyebutkan, pihaknya siap men- support penuh jika pemerintah membutuhkan dukungan. ’’Kami sudah membuktikan mampu membuat kendaraan perkebunan dengan konten lokal 86 persen. Bahkan sudah berhasil menembus ekspor,” ucap Hamdani. (agf/c17/oki)