Tragedi Rohingya Bisa Picu Terorisme
Menlu Retno Usulkan Formula 4+1 kepada Suu Kyi
JAKARTA – Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda bakal berakhir. Gelombang pengungsi dan korban meninggal terus bertambah
Jika terus berlarut, dikhawatirkan krisis itu memicu aksi solidaritas yang berujung maraknya aksi radikal sampai teror.
Pengamat terorisme Al Chaidar mengungkapkan, ancaman tersebut termasuk bisa datang dari Indonesia, negara dengan umat muslim terbesar di dunia. Sebagaimana diketahui, mayoritas korban kebengisan di Rakhine State adalah muslim.
”Berdasar informasi yang saya dapatkan, sudah ada beberapa orang yang berangkat (ke Myanmar, Red),” kata Chaidar kepada Jawa Pos kemarin ( 4/ 9). ” Ma sih sedikit. Belum jelas berapa (jumlahnya, Red). Di bawah sepuluh,” lanjutnya.
Al Chaidar mengungkapkan, beberapa faktor yang mendorong kelompok teroris dari Indonesia bergerak. Selain berbagai informasi yang mereka terima dari media massa dalam dan luar negeri, ada perintah dari kelompok teroris dari luar Indonesia. ”Perintah dari Al Qaeda Yaman dan Al Qaeda India,” terang dia. Perintah tersebut masuk melalui jejaring kelompok teroris dalam negeri.
Kelompok teroris itu masuk Myanmar melalui Bangladesh. Mereka masuk lewat jalur laut. Meski dijaga oleh otoritas setempat, jalur laut dianggap paling aman.
Meski sedikit, pemerintah Indonesia harus waspada terhadap ancaman itu. Bagaimana konflik Syria memunculkan ISIS harus menjadi pelajaran. ISIS muncul karena tindakan represif kepada kelompok penentang pemerintahan Bashar Al Assad. Semakin ditekan, kelompok itu semakin melawan. Muncul simpati dari pihak yang seideologi. Akibatnya, paham radikal tersebut menyebar ke seluruh dunia.
Contoh lain adalah konflik di Filipina bagian selatan. Konflik itu juga memicu aksi solidaritas dari kelompok radikal di Indonesia. Banyak pemberontak yang berasal dari Indonesia.
Apalagi, dalam beberapa hari terakhir muncul sejumlah aksi unjuk rasa yang bisa memicu sentimen sektarian. Salah satunya adalah ajakan berunjuk rasa dengan mengepung Candi Borobudur.
Terkait dengan ancaman itu, Menko Polhukam Wiranto enggan berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan bahwa sikap pemerintah terhadap kondisi di Myanmar sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan jelas. ”Kita memberikan satu atensi khusus,” ucap dia.
Wiranto memastikan bahwa langkah yang diambil pemerintah tidak lantas mencampuri urusan pemerintah Myanmar dengan negaranya sendiri.
”Di sisi lain, kita tetap prihatin, menyesalkan itu terjadi. Sehingga bantuan apa pun yang dibutuhkan mereka (Indonesia berikan, Red),” terang mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu. Menlu Retno Marsudi
Temui Suu Kyi Sementara itu, Indonesia menjadi negara pertama yang mengirimkan utusan untuk membahas penyelesaian konflik Rohingya dengan pemerintah Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kemarin bertemu dengan State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi. Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan usulan Indonesia yang berupa formula 4+1 untuk Rakhine State.
Empat elemen itu adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, serta segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan. ”Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” kata Retno melalui keterangan resmi.
Retno menuturkan, pada pertemuan tersebut juga dibahas lebih mendalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Selain itu, disepakati bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan dilakukan oleh pemerintah Myanmar dengan melibatkan Palang Merah Internasional (ICRC) dan negara lain. Termasuk Indonesia dan negara ASEAN lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Yakni dengan meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi yang terdiri atas sebelas organisasi kemanusiaan itu memprioritaskan bantuan pada empat hal. Yaitu pendidikan, kesehatan, livelihood atau ekonomi, dan relief.
”Saya mengharapkan agar pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program,” tutur Retno.
Selain dengan Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri. Yaitu menteri pada kantor presiden, National Security Advisor, dan menteri muda urusan luar negeri. Pertemuan dengan tiga menteri itu membahas mekanisme bantuan kemanusiaan yang akan dilaksanakan pemerintah Myanmar.
Retno juga bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing untuk membahas upaya deeskalasi situasi di Rakhine State. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.
”Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat muslim,” kata Retno.
Dalam pertemuan itu, Jenderal Senior Aung Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Dia mengatakan, otoritas keamanan terus berupaya memulihkan stabilitas di Rakhine State.
Dalam kunjungan tersebut, Retno juga membahas progres pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State. Dari tiga tahap pembangunan rumah sakit itu, tahap pertama telah diselesaikan. ” Tahap pertama ini meliputi pengurukan tanah sehingga rumah sakit tersebut tidak rentan terhadap banjir serta pembangunan pagar,” jelas Retno.
Pembangunan Rumah Sakit Indonesia saat ini sudah memasuki tahap kedua. Yaitu pembangunan ruang dokter dan perawat. Rencananya, tahap tersebut diselesaikan dalam waktu dua bulan. Setelah itu, pembangunan langsung memasuki tahap ketiga. Yakni pembangunan gedung utama rumah sakit.
Pelaksanaan pembangunan rumah sakit seluas 1.000 meter persegi di atas tanah seluas 8.000 meter persegi itu sepenuhnya dikerjakan kontraktor dan pekerja Myanmar yang terdiri atas orang Rakhine dan muslim. ”Proses pembangunan tersebut diharapkan bisa membantu proses rekonsiliasi ketegangan antarkomunal di Rakhine State,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.
TPF Dewan HAM PBB Di sisi lain, Dewan HAM PBB telah membentuk tim pencari fakta (TPF) sejak pekan lalu. TPF beranggota tiga orang, yakni mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman dari Indonesia, pengacara Radhika Coomaraswamy dari Sri Lanka, dan konsultan dari Australia Christopher Dominic Sidoti. Marzuki ditujuk untuk memimpin TPF itu.
Marzuki menuturkan, saat ini pihaknya sedang berjuang untuk bisa masuk wilayah Myanmar. ”Kami akan menelusuri pola kejadian dan pikiran-pikiran yang ada di kawasan itu,” terangnya kepada Jawa Pos. Untuk menelusurinya, mereka juga harus memeriksa dokumen maupun fakta yang terjadi hingga lima tahun ke belakang.
Ruang lingkupnya tidak khusus di Rakhine Utara, melainkan sudah mencakup keseluruhan Myanmar. Mengingat persoalan di Rakhine Utara juga terkait dengan pemerintah Myanmar. Meskipun demikian, TPF akan lebih fleksibel dalam bekerja. ”Kondisi di sana (Rakhine, Red) akan menentukan bagaimana TPF bekerja,” lanjut Marzuki.
Saat ini ada tiga persoalan utama yang sedang dipetakan TPF sembari berupaya masuk ke Myanmar. Yakni krisis pembangunan, krisis HAM, dan krisis keamanan. Selebihnya, pihaknya belum bisa memberikan kesimpulan apa pun karena memang belum bekerja. Marzuki berharap bisa segera mendapatkan akses untuk masuk ke Rakhine State. Dengan begitu, pihaknya bisa mulai memetakan masalah-masalah yang ada dan memberikan rekomendasi.
Dari Jakarta, Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, kemarin dijaga puluhan aparat kepolisian. Mereka berdiri di depan gerbang rumah yang bercat gading tersebut. Di depan, juga terdapat bentangan kawat berduri.
Pantauan Jawa Pos, hingga kemarin (4/9) pukul 15.30 tidak banyak aktivitas keluar masuk gedung Kedutaan Besar Myanmar. Sebenarnya pihak Kedubes Myanmar tidak terlalu tertutup. Sebab, mereka menerima perwakilan demonstran yang menyampaikan aspirasi kepada duta besar.
Sebagian yang berunjuk rasa adalah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) dan kelompok yang menamakan diri Sahabat Muslim Rohingnya. Ketua Umum BM PAN Ahmad Yohan mengatakan bahwa pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di negaranya. ”PBB dan pemerintah Indonesia harus bersikap tegas,” ujarnya.
Aksi yang diikuti 40 orang itu mengancam, jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat, mereka akan mengusir perwakilan Myanmar di Indonesia untuk pulang. ” Perwakilan kita di Myanmar pun sebaiknya juga ditarik,” imbuh Yohan. (and/ syn/byu/lyn/c11/ang)