Bupati Desak Realisasikan Mobil Desa
SIDOARJO – Hingga kini belum ada kelanjutan terkait realisasi mobil desa. Hal tersebut membuat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah gerah. Dia meminta jajarannya segera merealisasikan program itu. ”Mobil ini penting untuk mengantar warga yang sakit dan kegiatan desa,” ucapnya. ”Penting untuk operasional desa,” imbuhnya.
Orang nomor satu di Kota Delta tersebut menyatakan, sudah banyak pihak desa yang menanyakannya. Dia juga sudah berkomunikasi dengan sekertaris daerah (Sekda). ”Memang belum selesai dirapatkan,” ucapnya.
Salah satu kendalanya adalah teknis pembelian kendaraan desa. Awalnya, pemkab ingin meng-handle pembelian kendaraan. Dengan begitu, jenis kendaraannya bisa seragam.
Sayang, di dalam APBD, item pembelian kendaraan masuk bantuan keuangan khusus desa. Artinya, pemkab membantu uang. Setelah itu, pihak desa yang membeli kendaraan.
Meski masih dirapatkan, ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut meminta mobil desa segera direalisasikan. ”Desa sudah menunggu. Segera realisasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Sidoarjo Djoko Sartono menjelaskan bahwa pembelian kendaraan desa harus sesuai dengan ketentuan. Yakni, pihak desa yang membelanjakannya. ”Kami harus patuh dengan aturan,” ujarnya.
Pejabat asal Ponorogo tersebut yakin jenis kendaraannya bakal sama meski tidak di-handle pemkab. Sebab, pemkab telah menugaskan camat sebagai koordinator desa. ”Tidak memaksa, tapi mengimbau agar mereknya sama,” tuturnya.
Lantas, bagaimana petunjuk teknis (juknis) kendaraan desa? Menurut Djoko, juknis sudah selesai disusun. Saat ini juknis itu masih didalami lebih lanjut oleh tim. Dia berjanji, dalam waktu dekat, juknis tersebut disampaikan ke desa.
Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Wisnu Pradono menyatakan bahwa pemkab tidak perlu mengatur pembelian kendaraan desa. Sebab, desa sudah mengerti cara membeli kendaraan.
Pria asli Desa Bungurasih, Waru, itu menjelaskan bahwa jika terlalu mengintervensi mereka, pemkab nanti melanggar hukum. Misalnya, mengarahkan desa membeli kepada satu penyedia.
Dia menambahkan, anggaran kendaraan tersebut sudah jelas masuk bantuan keuangan khusus desa. ”Merek berbeda tidak masalah, asal tidak melanggar hukum,” ungkapnya. (aph/c24/ai)