Sembilan Bulan, 1.857 Pejabat Pemkot Dimutasi

SURABAYA – Komposisi pejabat pemkot kembali berubah. Sebanyak 21 pejabat kemarin dimutasi. Artinya, hingga September ini, pemkot telah tujuh kali me- rolling jajarannya.

Perda organisasi perangkat daerah (OPD) baru diterapkan awal 2017. Sebanyak 1.559 pejabat dilantik pada 30 Desember 2016. Akhir Januari, gerbong mutasi kembali bergerak. Sebanyak 93 pejabat eselon IIIB dan IVA mendapat posisi anyar. Perombakan pejabat juga terjadi pada Mei (22 orang), Juni (97), Juli (44), dan Agustus (21). Jika ditotal, selama sembilan bulan terdapat 1.857 pejabat pemkot dimutasi.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melihat perubahan pada pola mutasi pemkot. Biasanya, mutasi bisa ditebak. Paling-paling sekali atau dua kali setahun. ”Karena mutasi lama itu, pengisian jabatan kosong bisa lama pula,” jelas Awi, sapaan Adi.

Namun, banyaknya mutasi juga membawa dampak tersendiri. Sejumlah lurah dimutasi dua kali dalam rentang waktu yang cepat. Tidak sampai setengah tahun, mereka kembali dipindah. Hal itu bisa memengaruhi kinerja perangkat daerah tersebut.

Awi menganggap kehadiran pimpinan baru bakal diikuti dengan penyesuaian jajaran. Jika diganti terlalu cepat, jajaran harus menyesuaikan diri untuk kali kedua.

Politikus PDIP itu menyarankan agar pemkot lebih selektif dalam menentukan mutasi. Dengan begitu, penentuan the right man on the right place benar-benar terjadi. ’’Pola mutasi yang seperti ini, bagi yang tidak memahami, bakal menyimpulkan bahwa pemilihan pejabat tidak cermat,” lanjut alumnus Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya Mia Santi Dewi menerangkan, mutasi pejabat sudah biasa terjadi. ”Mau enam kali, mau sepuluh kali, kan nggak masalah,” ucapnya saat ditemui di lobi kantor DPRD Surabaya kemarin.

Dalam mutasi kemarin, dua jabatan lurah dicopot. Lurah Nyamplungan Agus Sumitro dipindah ke posisi Kasi Perekonomian Kecamatan Bulak. Sementara itu, Lurah Pacar Kembang Iin Trisnoningsih digeser menjadi Kasubbag Penataan Wilayah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otda.

Biasanya, pejabat yang dimutasi membuat kesalahan. Namun, Mia menerangkan bahwa seluruh mutasi didasarkan pada penilaian kinerja. (sal/c18/oni)