Tergiur Penawaran Kerja Sama PT SMI
Rencana Pembangunan RSUD di Wilayah Barat
SIDOARJO – Proyek pembangunan RSUD baru di Sidoarjo wilayah barat sudah masuk skala prioritas. Namun, sejauh ini belum ada kepastian seputar pendanaan. Apakah menggunakan APBD murni atau pinjam ke pihak ketiga. Yang pasti, mayoritas fraksi di DPRD Sidoarjo sudah memberikan sinyal dukungan. Tahun depan, proyek dengan estimasi anggaran senilai Rp 250 miliar itu harus mulai dilaksanakan.
Menurut Ketua Fraksi PAN Bangun Winarso, Selasa (5/9) seluruh ketua fraksi diundang ke Jakarta. Kunjungan kerja (kunker) tersebut bertujuan mendengar secara langsung penjelasan mekanisme pembangunan RSUD Sidoarjo di wilayah barat. Dalam pertemuan itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku pendamping proyek memaparkan konsep pembangunan.
Dia menjelaskan, RSUD itu nanti berupa kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pihak PT SMI bakal memberikan pinjaman dana pembangunan. Setelah terbangun, perusahaan pelat merah itu juga mengatur operasional rumah sakit. Mulai pelayanan, penyediaan obat-obatan, hingga gaji karyawan.
Nah, setelah berjalan tiga tahun, pemkab baru mengangsur utang pembangunan. Angsuran tersebut dibayarkan setiap tahun. Jangka waktunya sepuluh tahun. Setiap tahun, dana yang disetor ke PT SMI senilai Rp 100 miliar.
Bangun menilai, mekanisme KPBU itu sangat menguntungkan pemkab. Dari segi kebutuhan RS, misalnya. Pihak ketiga sudah mencukupi keperluan seperti alat medis, tenaga medis, dan biaya operasional rumah sakit. ”Mulai dokter, perawat, sampai apoteker sudah disediakan,” tuturnya.
Keuntungan kedua, yakni dari segi pendapatan. Pada tahun pertama beroperasi, dari penjelasan PT SMI seperti disampaikan Bangun, estimasi pemasukan yang didapat sekitar Rp 45 miliar. Jumlahnya makin bertambah setiap tahun. Pada tahun kedelapan, RSUD itu diprediksi sudah meraup keuntugan Rp 97 miliar. ”Tahun kesepuluh keuntungan sudah mencapai Rp 119 miliar,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya berencana mengundang RSUD Sidoarjo. Tujuannya, menanyakan mekanisme pengelolaan rumah sakit. ”Kami rapatkan dulu,” katanya.
Senada dengan Bangun, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sidoarjo Juanasari menuturkan, mekanisme KPBU menguntungkan pemkab. Sebab, di awal pembangunan, pemkab tidak perlu menyediakan anggaran besar. Dana sudah dicukupi PT SMI. ”Obat- obatan dan tenaga medis juga sudah tersedia,” jelasnya.
Juanasari menguraikan, angsuran per tahun yang dibayarkan juga terbilang ringan. Pemkab tidak perlu membayar utuh Rp 100 miliar ke PT SMI. Sebab, pada tahun pertama, rumah sakit itu sudah memberikan pemasukan sekitar Rp 45 miliar. Dengan demikian, jumlah uang yang disetor pemkab ke SMI pada tahun pertama hanya Rp 55 miliar. ”Jumlah angsuran semakin kecil, pemasukan RS semakin besar,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono menyatakan, penjelasan PT SMI harus diperdalam lagi. Sebab, pemaparan di Jakarta itu belum detail. Dia mencontohkan pada tahun pertama diprediksi RS mendapatkan pemasukan Rp 45 miliar. ”Ini itung-itungannya dari mana? Kan harus diperdalam,” ucapnya. (aph/c25/hud)