Sebulan, Seribu Karikatur Terkumpul
KARYA seni menjadi salah satu media edukasi antikorupsi yang mudah diingat. Apalagi bila dikemas dengan menarik dan menggelitik. Kekuatan seni itu pula yang mencuri perhatian Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang.
Dia pun mengajak semua seniman untuk mengampanyekan gerakan antikorupsi dengan cara masingmasing
”KPK mengajak teman-teman (seniman, Red) apa pun seninya,” ujar Saut saat menjadi pembicara dalam acara talk show Seniman Antikorupsi di JCC Jakarta, kemarin (9/9).
Komisioner KPK yang jago bermain saksofon itu mengibaratkan seni sebagai tamu yang menetap dalam diri. ”Kita harus berikan yang terbaik dalam diri kita.”
Karena itu, Saut sangat mengapresiasi para seniman yang getol mengampanyekan gerakan antikorupsi. Apalagi, mereka memiliki solidaritas kuat dan rela berkorban. Mereka kerap berjuang melawan korupsi meski tidak mendapat bayaran. ”Seniman tidak akan mati, begitu pula dengan karya seni mereka,” papar mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut.
Kesolidan mengampanyekan pemberantasan korupsi itulah yang ditunjukkan komunitas kartunis. Setidaknya, ada 50 kartunis yang punya kepedulian tinggi terhadap isu pemberantasan korupsi. Di kalangan Persatuan Kartunis Indonesia (Pakarti), me- reka disebut sebagai ”agen perubahan”. ”Mereka selalu update info-info tentang korupsi,” kata Presiden Pakarti Jan Praba.
Yang menarik, mereka sama sekali tidak mengharapkan imbalan materi ketika menjadi agen perubahan. Bahkan, karya-karya mereka yang memiliki nilai jual tinggi diberikan begitu saja untuk dipamerkan di acara KPK. ”Keterlibatan masyarakat harus didorong. Pakarti juga mengambil peran di situ, edukasi antikorupsi melalui kartun,” ungkapnya. ”Banyak kesulitan, tapi dalam sebulan bisa terkumpul seribu karikatur untuk dipamerkan,” imbuhnya.
Menurut Jan Praba, kartun bertema antikorupsi masuk dalam jenis kartun editorial, kartun politik, dan kartun opini. Butuh kecerdasan dalam membuat karya kartun bertema antikorupsi. Setidaknya, setiap kartunis atau karikaturis harus memahami dinamika pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. ”Harus paham konten seputar isu korupsi,” ujarnya.
Setelah paham isu korupsi, kartunis bisa mencari simbol-simbol yang berhubungan dengan konten. Dengan demikian, mereka bisa memvisualkannya ke dalam sebuah gambar. Misalnya, cerita soal Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK. Para kartunis mesti memahami fungsi dan kewenangan dua lembaga itu. ”Yang jelas, kami berada di luar lingkaran mereka (DPR-KPK, Red),” ujarnya.
Sementara itu, Brendan Satria Atmawidjaya mengungkapkan, pembuatan papan permainan antikorupsi tidak sekadar mainmain. Dia mengaku butuh waktu setidaknya enam bulan untuk membuat satu board game. Pembuatan permainan itu tidak bisa selesai dalam sekali duduk karena butuh berkali-kali uji coba. Misalnya, saat membuat papan permainan Petuangan Sahabat Pemberani.
”Begitu jadi, diuji coba dulu di tim. Lalu, diubah, diuji coba lagi ke SD di Bandung berkali-kali. Baru setelah itu disempurnakan dan bisa disebarluaskan,” ujarnya.
Semua materi harus dibuat sederhana, tapi yang paling penting pesan antikorupsi bisa mengena di hati masyarakat. Materi yang ada di dalam papan permainan tersebut dibuat dengan bahan dari KPK.
”Uji cobanya itu sampai sepuluh kali, mungkin lebih,” imbuh dia. (tyo/jun/lum/c7/owi)