Pencairan KGP Tunggu KIP
Kartu Program SQ Tersalurkan sejak 2016
GRESIK – Kartu Gresik pintar ( KGP) merupakan program pemerintahan Sambari-Qosim ( SQ) di bidang pendidikan. Sejak 2016, kartu tersebut disalurkan untuk membantu pendidikan siswa yang tidak mampu. Anggarannya murni dari APBD.
Namun, dana KGP terancam tak bisa dicairkan. Sebab, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik menunggu pencairan kartu Indonesia pintar (KIP) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hingga kini, pencairan KIP sangat minim. ’’Status KGP hanya sebagai pendamping,” kata Kepala Dispendik Gresik Mahin kemarin (9/9).
Dia menyatakan, KGP merupakan dana pendamping yang dianggarkan dari APBD. Siswa yang tidak ter- cover KIP akan dibantu melalui KGP. Namun, dispendik belum bisa memastikan penerimanya karena KIP belum dicairkan. ’’Prinsipnya, siswa yang tidak mendapat KIP akan diganti dengan KGP. Hanya, penyaluran KIP belum selesai,” ujarnya.
Jenjang sekolah dasar (SD), misalnya. Dari total 8.829 penerima jenjang SD tahun ini, pencairan KIP masih nol persen. Sementara itu, anggaran untuk SD mencapai Rp 3.526.875.000. Pencairannya dilakukan per semester. Yakni, periode Januari– Juni dan Juli–Desember. Namun, hingga semester II tahun ini, anggaran belum cair. Siswa SD mendapat jatah Rp 225 ribu per semester atau Rp 450 per tahun. ’’Data sebanyak ini belum bisa dipastikan kapan cair. Ini domain pusat,” ucap Mahin.
Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dispendik Nur Maslichah menyebutkan, pihaknya tidak bisa mengintervensi karena pencairan dilakukan langsung oleh pihak bank ke rekening masing- masing siswa. Data siswa penerima juga ditentukan pusat. Jadi, SK penerima itulah yang dibawa ke bank untuk pencairan.
Selain itu, pencairan KIP jenjang SMP masih minim. Dari total 7.688 penerima KIP SMP tahun ini, baru ada 2.142 siswa yang mendapat jatah. Pencairan untuk 5.546 siswa lainnya masih ngendon di bank. Total anggaran KIP jenjang SMP mencapai Rp 5.276.625.000. Masing-masing siswa mendapat Rp 375 ribu. Jadi, per tahun, mereka menerima Rp 750 ribu.
Di sisi lain, anggaran KGP tahun ini juga belum dicairkan. Nilai anggaran 2017 mencapai Rp 3,5 miliar. Dispendik beralasan masih menunggu data dari basis data terpadu (BDT) yang dikeluarkan Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Data tersebut dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah kendali wakil presiden (Wapres). ’’Data itu kami tunggu sebagai dasar penyaluran bantuan kepada siswa yang tidak mampu,” jelas Kasubbag Program Ronny A. Pangandahen. (mar/c18/dio)