Gedung Baru Kebutuhan Riil
TAHUN depan DPR akan mendapat anggaran Rp 5,72 triliun. Anggaran itu akan diperuntukkan bagi satuan kerja (satker) dewan Rp 4,02 triliun dan satker kesekretariatan dewan Rp 1,70 triliun.
Jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini Rp 4,26 triliun, nilai anggaran 2018 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut wajar. Sebab, besaran kenaikannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018. Anggaran itu masih terus dibahas. Kami masih menunggu selesainya pembahasan dan pengesahan anggaran yang akan disampaikan dalam rapat paripurna.
Sebagian kecil dari anggaran Rp 5,72 triliun tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung baru. Bangunan itu akan digunakan sebagai ruang kerja anggota dewan yang sekarang sudah sesak dengan manusia.
Ruang kerja anggota dewan hanya 28 meter persegi. Ruang kerja camat dan lurah di Jakarta saja lebih bagus daripada ruang kerja anggota DPR.
Kapasitas gedung itu diperuntukkan bagi 800 orang. Sekarang orang yang menempatinya lebih dari kapasitasnya. Saat ini jumlah anggota DPR 560 orang. Ditambah masing-masing dua tenaga ahli dan lima staf ahli. Artinya, dalam satu ruangan total ada 8 orang. Jika ditotal, ada 3.920 orang yang menempati gedung yang dibangun pada 1993 itu.
Seharusnya ruang kerja anggota DPR sama dengan ruang kerja menteri. Dalam Perpres 73/2011 disebutkan, ruang kerja menteri seluas 247 meter persegi. Sedangkan ruang wakil menteri 117 meter persegi. Namun, kami tidak mau terlalu menuntut. Jika tidak sama dengan ruang menteri, mungkin ruang anggota DPR bisa disamakan dengan ruang wakil menteri atau pejabat eselon I-a sehingga sesuai standar yang sudah ditentukan. Tidak seperti sekarang ini yang cukup sempit.
Pada 2009 pernah terjadi gempa. Selanjutnya, dilakukan survei terhadap kondisi gedung Nusantara I yang sekarang digunakan sebagai ruang kerja anggota. Hasilnya, tidak ada kemiringan vertikal, yang ada adalah gesekan-gesekan dan keretakan. Akhirnya, gedung itu diinjeksi. Kemudian, pada 2011 dilakukan survei lagi. Muncul rekomendasi agar bobot dan beban gedung tersebut dikurangi karena dianggap melebihi kapasitas.
Jumlah beban pun harus dibatasi. Namun, hal itu tidaklah mudah karena tamu yang datang setiap hari cukup banyak. DPR tentu tidak bisa mencegah orang untuk datang ke gedung parlemen. Selama ini anggota DPR kadang kesulitan menerima tamu karena kondisi ruangannya yang sangat terbatas.
Melihat kondisi tersebut, kami pun mengusulkan pembangunan gedung baru yang akan digunakan sebagai ruang kerja. Intinya, dari anggaran Rp 5,72 triliun, sekitar Rp 601 miliar akan digunakan untuk pembangunan gedung baru.
Siapa pun yang menolak rencana itu bisa melihat sendiri kondisi ruang kerja anggota DPR. Bila perlu, kami akan mengantarkan untuk melihat langsung seperti apa kepadatan ruang kerja wakil rakyat. Jadi, proyek tersebut betul-betul untuk kebutuhan yang sangat riil.
Anggaran Rp 601 miliar akan digunakan untuk proyek tahap pertama. Kapan proyek itu akan rampung? Pembangunan gedung baru membutuhkan waktu cukup lama. Pembangunan gedung Nusantara (gedung lama) butuh waktu sekitar empat tahun, yaitu mulai 1993 dan selesai 1997.
Selain gedung baru, DPR berencana membangun perpustakaan, alun-alun, dan museum. Alun-alun pun sangat penting. Ruang terbuka itu bisa digunakan sebagai tempat demonstrasi. Kami ingin membangun kompleks parlemen yang modern, yang betul-betul menjadi rumah rakyat. (*/lum/c9/agm)