Rp 3 M untuk Tambahan Gelontor Air
Pemkab Manfaatkan Dana Darurat Bencana
GRESIK – Bencana kekeringan memerlukan penanganan khusus dan cepat. Karena itu, pemkab menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mengatasi krisis air di tujuh kecamatan. Rakor tersebut dipimpin Bupati Sambari Halim Radianto.
Selain mengundang seluruh instansi terkait serta perwakilan daerah terdampak, rapat itu diikuti jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik. Hasil rakor yang paling krusial adalah penambahan volume distribusi bantuan air. ”Penambahan ini diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan,” kata Sambari setelah rakor kemarin.
Penambahan dropping air akan menggunakan dana penanggulangan darurat bencana. Tahun ini pemkab mengalokasikan dana Rp 3 miliar. Untuk keperluan itu, Sambari menginstruksi seluruh ke camatan untuk membuat pernyataan tentang wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. ”Selain itu, kami minta camat menginstruksi seluruh desa untuk membuat pengajuan,” ujarnya.
Bupati menargetkan volume dropping air ditambah pada awal pekan depan. Penambahan itu diprioritaskan untuk 32 desa di tujuh kecamatan yang berstatus kering kritis. Kebijakan tersebut diambil seiring dengan minimalisnya alokasi dana bantuan bencana kekeringan.
Pemkab juga mengajak seluruh stakeholder untuk ikut membantu penanganan kekeringan itu. ”Termasuk, kami meminta bantuan forkopimda terkait kelancaran proses distribusi,” jelasnya.
Selain itu, rakor tersebut membahas antisipasi kekeringan di wilayah yang masih jadi langganan. Salah satu yang disiapkan adalah pendirian sumur-sumur baru. Di satu dusun, minimal ada satu sumur.
Di sisi lain, kekeringan diprediksi berlangsung hingga beberapa bulan lagi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gresik Abu Hasan menyatakan, musim kemarau baru berakhir pada pertengahan Desember. ”Ancaman kekeringan masih akan lama, bahkan bisa meluas,” katanya kemarin (14/9).
Hingga saat ini, lanjut dia, penyaluran air bersih sudah berlangsung dua minggu. Seluruh desa terdampak di 32 wilayah telah digerojok air bersih. Total mencapai 55 tangki air. Anggaran yang terpakai mencapai Rp 37 juta dari Rp 137 juta. ”Kalau tidak cukup, masih ada anggaran BTT (biaya tak terduga, Red) di BPPKAD (badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah). Akan di- back up dari BTT,” tambahnya. (mar/ris/c16/roz)