Kurdi Gelar Referendum, Iran Tutup Perbatasan
IRBIL – Iran menutup perbatasannya dengan Iraq kemarin (25/9). Itu terkait dengan referendum kemerdekaan yang digelar di etnis Kurdi yang tinggal di Iraq. Dalam keterangannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa gagasan untuk menutup perbatasan itu datang dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Iraq Haider Al Abadi.
”Teheran menghormati integritas wilayah Iraq dan proses demokrasi yang berlangsung di sana,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghasemi. Etnis Kurdi tidak hanya berada di Iraq, tetapi juga tersebar di Iran, Turki, dan Syria. Namun, hanya di Iraq mereka mendapat wilayah otonomi khusus berupa tiga provinsi.
Total, ada 8,4 juta penduduk dewasa yang memberikan suara mereka kemarin. Mereka harus memilih ya atau tidak pada satusatunya opsi yang tercantum dalam balot referendum kemerdekaan tersebut. Jika kubu ya menang, potensi lahirnya negara Kurdi yang terpisah dari Iraq meningkat. Kendati demikian, refe- rendum tersebut tidak akan punya kekuatan hukum.
Sejak berabad-abad lampau, etnis Kurdi berusaha mendirikan negara sendiri. Tetapi, etnis Kurdi terus-menerus direpresi pemerintah negara tempat mereka berdiam. Namun, perang yang melanda Timur Tengah menguatkan posisi Kurdi. Apalagi, mereka aktif membantu perang melawan kelompok militan Islam atau ISIS di Iraq dan Syria.
” Voting referendum ini bisa berdampak luas bagi seluruh masyarakat Iraq, terutama kaum Kurdi sendiri,” kata Ghasemi. Namun, sebenarnya alasan terkuat Iran menutup perbatasannya dengan Iraq adalah khawatir jika kaum Kurdi di negaranya terinspirasi dan menuntut untuk ikut melangsungkan referendum.
Sebelum menutup perbatasannya dengan Iraq, Iran menutup zona udaranya. Kebijakan yang sama diterapkan Turki. Sejak Minggu (24/9), Turki menutup zona udaranya untuk seluruh penerbangan ke dan dari Iraq. Dua negara tetangga Iraq itu berusaha meminimalkan dampak yang mungkin timbul dari referendum Kurdi.
Sejak mendengar rencana Iraqi Kurdish Regional Government (KRG) menghelat referendum kemerdekaan, Amerika Serikat (AS) aktif membujuk otoritas tersebut untuk mengurungkan rencana mereka. Washington khawatir referendum itu akan menyulut pertikaian antara pemerintah Iraq di Baghdad dan Irbil. Selama ini KRG menjalankan otoritasnya dari Kota Irbil.
Jika Baghdad dan Irbil sampai berkonflik, AS khawatir perang antiteror yang sudah berhasil membungkam ISIS di Iraq bakal berantakan. Selain itu, AS dan Iraq khawatir jika kubu yes menang, KRG akan menguasai cadangan minyak bumi Iraq yang terletak di wilayah Kurdi tersebut. (AP/Reuters/theindependent/hep/c7/any)