Densus Tipikor di Bawah Kapolri
Tidak Punya Kewenangan Baru
JAKARTA – Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi. Meski begitu, tidak perlu berharap lebih terhadap lembaga tersebut. Sebab, Densus Tipikor nanti tidak memiliki kewenangan baru di bidang penindakan maupun penuntutan sebagaimana KPK.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Densus Tipikor bukanlah institusi baru, melainkan hanya sebuah unit di tubuh kepolisian. Jadi, tidak mempunyai kewenangan baru, tetapi kewenangannya sama dengan polisi. Undang-undang yang menjadi rujukan adalah KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Jadi, unit itu tidak mempunyai kewenangan penuntutan. Penuntutan tetap menjadi wilayah kejaksaan.
Meski demikian, dengan pembentukan Densus Tipikor, kepolisian diharapkan bisa semakin serius memberantas korupsi. ”Harus serius sebagaimana (kepolisian) serius memberantas teroris dan narkoba,” terangnya di gedung DPR kemarin (13/10).
Politikus dari Sumbawa, NTB, itu menyatakan, polisi mempunyai
power memberantas korupsi karena memiliki sarana yang cukup lengkap. Kerja polisi tersambung dengan kejaksaan di seluruh daerah. ’’Hukum akan ada di tengah di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jalan Rasuna Said (kantor KPK),” ujarnya.
Terkait dengan besarnya anggaran yang tembus Rp 2,6 triliun, menurut dia, nilai anggaran tersebut wajar. Sebab, itu merupakan bagian dari anggaran Polri secara keseluruhan. Personel polisi dan densus cukup banyak sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Berbeda halnya dengan KPK yang hanya membiayai 1.000 pegawai.
Dia juga menyinggung masa depan KPK. Dia mengusulkan KPK diintegrasikan dengan lembaga lain. Komisi yang sudah 15 tahun berdiri itu bisa menjadi lembaga yang menerima komplain dari masyarakat, seperti halnya Ombudsman RI (ORI), Komnas HAM, dan lembaga lainnya.
Secara terpisah, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, dengan dibentuknya Densus Tipikor, polisi diyakini semakin serius memberantas korupsi. ’’Saya yakin polisi bisa,” ujar dia. Menurut dia, tidak akan ada tumpang tindih antara densus dan KPK.
Mereka bisa berlomba-lomba dalam memberantas kejahatan kerah putih. ’’Berlomba-lomba dalam kebaikan kan bagus,” ungkap dia. Dengan tugas yang mulia, tidak menjadi persoalan jika Polri mengajukan anggaran Rp 2,6 triliun. Tidak ada yang mahal untuk pemberantasan korupsi. (lum/idr/c6/agm)