DPRD Ancam Nglurug Dinas
Penyebab Anggaran Pilkades Tidak Cair
– ”Ini bukti kinerja lembaga tidak kompak,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Riduan. Dia menilai buruknya koordinasi antardinas menjadi penyebab kesulitan panitia pemilihan kepala desa (pilkades). Lantaran anggaran tidak cair, panitia harus berutang.
”Kalau koordinasi dan kerja samanya bagus, tidak mungkin begini,” tegasnya dalam dengar pendapat di DPRD kemarin (2/11). Rapat itu mengundang dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD), badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPPKAD), serta Bagian Hukum Pemkab Gresik. Ketiga lembaga itu dinilai sebagai penyebab sulitnya pencairan anggaran pilkades.
Sejatinya, pertemuan tersebut dihadiri empat instansi. Yakni, dinas PMD, BPPKAD, bagian hukum, serta dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil). Namun, hanya dinas PMD dan dispendukcapil yang hadir. BPPKAD serta bagian hukum kompak mangkir.
Komisi I meminta dinas PMD aktif mengawal percepatan pencairan dana pilkades. Caranya aktif berkoordinasi dengan OPD terkait. Jika dalam seminggu ke depan tidak ada kepastian pencairan dana, lanjut dia, komisi I akan mendatangi tiga instansi tersebut. ”Tidak apa-apa. Kami akan nglurug kantornya,” tegas politikus PDIP itu. Panitia pilkades harus berutang puluhan juta rupiah untuk talangan. Utang itu sekarang mulai ditagih. Panitia belum bisa mengembalikan karena anggaran dari APBD belum juga cair. Di sisi lain, anggaran untuk petugas keamanan justru sudah mengalir. Nilainya mencapai Rp 300 juta di antara total anggaran pilkades Rp 1,6 miliar.
Dikritik sedemikian keras, Kepala Dinas PMD Tursilowanto Harijogi menyatakan justru sangat berkepentingan agar dana pilkades bisa cair sebelum hari H coblosan, yaitu 29 Oktober. ”Namun, banyak ketentuan yang menghambat proses pencairan,” ujarnya.
Salah satunya mengenai jumlah daftar pemilih tetap (DPT) per desa. Sebab, sampai beberapa hari sebelum coblosan, masih muncul daftar pemilih tambahan (DPTb). Padahal, besar atau kecilnya DPT berpengaruh pada perolehan dana per desa. Perolehan dana dihitung Rp 20 ribu per DPT. ”Sampai beberapa hari sebelum pencoblosan, jumlah DPT belum sinkron. Sebab, masih muncul DPTb,” jelasnya. PMD segera koordinasi dengan BPPKAD dan bagian hukum.
Khusus terhadap dispendukcapil, kemarin komisi I mengevaluasi pilkades dengan sistem kehadiran menggunakan fingerprint (e-pilkades). Selain apresiasi, dewan mengkritisi pelaksanaan di lapangan. Salah satu catatan yang muncul adalah pencoblosan menjadi lambat. Antrean menumpuk karena harus menunggu fingerprint. ”Ini menjadi evaluasi kami ke depan,” ungkap Kepala Dispendukcapil Gresik Hermanto T. Sianturi. (mar/c16/roz)