Anggarkan Rp 28 Miliar untuk Murid SMA/SMK
Usulan DPRD, Pemkot Keberatan
SURABAYA – DPRD Surabaya mengusulkan bantuan Rp 28 miliar untuk 11.686 siswa rawan putus sekolah di APBD 2018. Jika pemkot menyetujui, problem tunggakan SPP yang dirasakan SMA/SMK bakal tuntas.
Sudah 11 bulan SMA/SMK tidak lagi gratis. Hal itu berkaitan dengan peralihan kewenangan dari kota ke provinsi. Berbagai upaya dilakukan untuk menolong siswa tak mampu. Di antaranya, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tapi akhirnya ditolak. Lalu, membuat program sanggar kegiatan belajar (SKB) yang hingga kini belum terealisasi.
Ketua DPRD Surabaya Armuji sering mendapat keluhan dari wali murid SMA/SMK. Keluhan terakhir dia dapatkan saat reses di Kalimas Barat dan Simolawang bulan lalu. Dia menyebutkan, beban hidup para konstituen semakin berat karena harus membayar SPP anaknya. Armuji yakin keluhan itu juga sering diterima anggota DPRD lain. ”Pokoknya, dewan akan dorong terus agar anggaran ini disetujui,” jelas politikus PDIP tersebut.
Armuji menganggap uang Rp 28 miliar yang diusulkan tergolong kecil. Sebab, proyeksi APBD Surabaya tahun depan mencapai Rp 8,9 triliun.
Pembahasan anggaran sempat berjalan alot. Rapat tim anggaran pemkot dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD sempat ditunda selama dua jam. Sekretaris Daerah (Sekda) Surabaya Hendro Gunawan yang mewakili pemkot harus meminta persetujuan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Usulan bantuan sosial (bansos) sudah dua kali disampaikan anggota banggar Reni Astuti. Pertama, usulan diajukan pada rapat paripurna pengesahan APBD 2017 tahun lalu. Pada paripurna Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) ABPD 2017 pertengahan tahun lalu, Reni kembali angkat bicara. Yang dia sampaikan sama. Namun, saat itu MK sudah memastikan bahwa kewenangan SMA/SMK tidak bisa kembali. ”Sekarang dengan dukungan Pak Armuji dan anggota dewan lainnya, saya rasa akan disetujui,” ujar politikus PKS tersebut.
Pemkot telah mendata siswa rawan putus sekolah. Dari survei yang dilakukan pada awal 2017, didapatkan angka 11.686 siswa. Angka tersebut disampaikan ke Pemprov Jatim. Sedangkan data pemprov menunjukkan angka yang berbeda. Hanya 4.970 siswa yang mengajukan keringanan SPP.
Namun, hingga kini bantuan dari provinsi tak kunjung turun. Karena itu, Reni menilai pemkot perlu mengakomodasi 11.686 siswa yang telah didata. Angka Rp 28 miliar didapat dari 11.686 x 12 bulan x Rp 200 ribu. ”Rp 200 ribu itu dihitung dari angka tengah SPP SMA dan SMK,” ungkap anggota komisi D tersebut.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, tidak ada anggaran yang bisa diberikan kepada SMA/SMK. Sebab, kewenangan SMA/SMK sudah diambil alih pemprov. ”Tidak ada. Sama sekali tidak ada,” tuturnya saat dikonfirmasi di ruang kerja wali kota Surabaya kemarin.
Meski keinginan untuk membantu SMA/SMK tetap ada, pemkot sulit melakukannya karena akan bermasalah dengan hukum. Bahkan, masalah tersebut juga sudah pernah dikonsultasikan ke pusat. ”Saya tidak ingin ada risiko,” ujarnya.
Risma menuturkan, pihaknya tidak mau ada hibah dan bansos. Sebab, tidak semua orang akan berpikir positif. Sebagian justru akan memolitisasi hal tersebut. ”Sejak 2016 tidak ada hibah dari pemkot,” tegasnya. (sal/ayu/c7/nda)