Turun ke Jalan Tolak Bangunan di Ijen
BANYUWANGI – Penolakan infrastruktur di puncak Ijen semakin luas. Setelah pegiat lingkungan, fotografer, dan guide bersuara keras, kali ini giliran mahasiswa satu suara menyatakan penolakan terhadap bangunan di Ijen.
Aksi penolakan dilakukan puluhan mahasiswa Untag 1945 Banyuwangi dengan menggelar unjuk rasa di depan kantor bupati Banyuwangi kemarin. Aksi tersebut dimulai pukul 10.00, diawali dengan long
dari kampus Untag menuju depan kantor Bupati. Selama long march, mereka berorasi dan menyebar brosur berisi penolakan bangunan di Ijen. Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari kepolisian dan satpol PP.
Satu jam kemudian anggota satpol PP meminta beberapa perwakilan mahasiswa masuk ke kantor pemkab untuk merundingkan masalah tersebut.
Dalam aksi demo kemarin, mahasiswa menolak keras keberadaan bangunan permanen di puncak Ijen. Mereka menilai, bangunan permanen tersebut bisa merusak wajah Ijen yang natural. Sebab, Ijen merupakan gunung vulkanis yang masih aktif dan termasuk taman wisata alam.
Mahasiswa juga mendesak pihak balai besar konservasi sumber daya alam (BBKSDA) memelihara semua fasilitas yang dibangun sebelumnya. Sebab, wisatawan mengeluhkan banyaknya coretan tangan serta toilet yang kurang bersih.
Mahasiswa juga menawarkan solusi kepada pihak BKSDA, jika ingin membangun sarana dan prasarana umum, sebaiknya hanya sampai batas pos Bunder. Itu pun bangunannya semi permanen. Dengan demikian, keindahan serta kealamian Ijen tetap terjaga.
Di kantor bupati, lima perwakilan mahasiswa ditemui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi Husnul Chotimah. Mereka saling beradu argumen terkait proyek infrastruktur di puncak Ijen.
’’Kami menolak dan mengecam keras pihak BKSDA yang mendirikan bangunan permanen di puncak Ijen. Pembangunan tersebut sama dengan merusak kealamian Ijen,’’ ujar Ardityo Bastiar, koordinator lapangan demo.
Setelah berunding cukup lama, akhirnya aspirasi mahasiswa diterima oleh Husnul Chotimah. Perwakilan mahasiswa selanjutnya diminta untuk membuat surat penolakan secara tertulis, kemudian dilayangkan bersama surat resmi dari DLH Banyuwangi yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. (kri/aif/c1/c4/diq)