Tak Perlu FK Baru

Kemenkes Nilai Sudah Cukup

JAKARTA – Jumlah fakultas kedokteran (FK) di Indonesia yang mencapai 84 dinilai sudah cukup. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan, tidak perlu ada pendirian FK baru.

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kemenkes Usman Sumantri menyatakan, tahun depan diprediksi ada 12.000 sarjana kedokteran baru. ”Padahal, baru 73 FK yang produksi (menghasilkan lulusan, Red). Bayangkan kalau 84 FK produksi semua,” ungkapnya di Jakarta kemarin (9/11).

Jumlah dokter di Indonesia, imbuh Usman, tentu akan bertambah banyak. Saat ini satu dokter melayani 2.270 orang. Idealnya adalah 1 berbanding 2.500. Dia menilai jumlah FK di Indonesia harus dibatasi. Sekarang pemerintah baru membatasi jumlah mahasiswa FK yang diterima.

Usman sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk membahas pembatasan tersebut. ”Ada instrumen untuk menghitung. Misalnya memperhatikan lulusan, jumlah dosen, mutu lulusan, dan sebagainya,” ujar dia. Peraturan tersebut dijalankan Februari nanti.

Wacana pembatasan jumlah FK juga didukung Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) dr Poedjo Hartono SpOG menyetujui gagasan untuk membatasi FK. ”Kami sudah dari dulu mengusulkan,” ucapnya.

Alasan Poedjo mendukung hal tersebut adalah pemerintah dianggap belum bisa mendistribusikan dokter dengan baik. Masih banyak dokter yang menumpuk di kota besar.

Menristekdikti Mohamad Nasir mengakui, jumlah FK di Indonesia sudah cukup banyak. Termasuk di antaranya fakultas di bawah rumpun ilmu kesehatan, tak terkecuali FK. Nasir bahkan menyampaikan gagasan supaya sejumlah fakultas di bawah rumpun kesehatan digabung. Mulai kedokteran, keperawatan, kedokteran gigi, hingga kesehatan masyarakat.

Khusus untuk FK, sebelumnya Kemenristekdikti memberlakukan moratorium izin FK baru. Alasan pencabutan izin moratorium itu adalah membenahi FK yang masih akreditasi C supaya bisa naik kelas menjadi B. Selama masa moratorium, ada tujuh FK yang naik kelas dari akreditasi C dan B.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Abdul A’la berharap tidak ada moratorium lagi untuk pendirian FK. Sebab, meskipun secara nasional jumlahnya dianggap cukup, dia mendapati masih banyak daerah yang membutuhkan dokter. Diduga, distribusi dokter tidak merata. ”Bukan hanya di luar Jawa, di Madura saja masih banyak yang membutuhkan tenaga dokter. Termasuk di daerah yang sulit dijangkau di Jatim,” tuturnya kemarin.

A’la bersama Rektor UIN Raden Fatah Palembang M. Sirozi dan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Munzir Hitami menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Selasa pekan lalu (31/10). Tiga UIN itu mengungkapkan niat untuk mendirikan FK di kampus masingmasing. (lyn/wan/jun/c9/oki)

Padahal, baru 73 FK yang produksi. Bayangkan kalau 84 FK produksi semua.” USMAN SUMANTRI Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kemenkes