Berlomba-lomba Genjot Serapan Anggaran

Belanja Langsung Baru Terealisasi 34 Persen

SIDOARJO – Masa anggaran 2017 tinggal beberapa p pekan lagi. Pemkab Sidoarjo tertuntut untut terus menggenjot serapan apan yang berjalan melambat. mbat. Terutama anggaran fisik untuk pembangunan. Sejauh uh ini, rata-rata serapan anggaran garan fisik dari seluruh organisasi nisasi perangkat daerah (OPD) ) baru 34 persen.

Wabup Sidoarjo Nur Ahmad hmad Syaifuddin menyatakan, kan, serapan anggaran sudah dah mengalami kenaikan. Pada awal bulan lalu, serapan untuk belanja langsung baru 31 persen. Namun, belakangan serapannya sudah naik menjadi 34 persen dari total kekuatan APBD 2017 Sidoarjo sebesar Rp 4,6 triliun. Nur Ahmad Ahm tidak menampik kenaikan serapan anggaran tersebut t terbilang belum signifikan. Kare Karena itu, pihaknya akan terus me memacu OPD untuk segera merealisasikan me programprogra program kerjanya. ’’Kami imbau seluruh OPD untuk memp mempercepat kinerja,’’ kata kader Partai Kebangkitan Bangs Bangsa (PKB) tersebut.

Sementara itu, sejumlah dinas sudah menghitung anggaran yang tidak terserap. Tujuannya, memastikan kegiatan apa saja yang bisa dimaksimalkan jelang akhir tahun anggaran.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sulaksono menjelaskan, pihaknya sudah mengumpulkan para kepala bidang. Mereka diminta memperkirakan besaran sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Nah, dari perhitungan sementara, peluang silpa di instan- sinya memang cukup besar. ’’Sekitar Rp 30 miliar,’’ ungkapnya.

Potensi silpa sebesar Rp 30 miliar itu berasal dari sejumlah kegiatan yang belum berjalan. Antara lain, alokasi anggaran untuk perluasan lahan proyek rumah sakit di Sidoarjo Barat. Nilainya mencapai Rp 12 miliar. Lalu, ada program sanitasi Rp 6 miliar. Selain itu, anggaran pengurukan mencapai Rp 380 juta dan pavingisasi Rp 370 juta yang masih dalam tahap lelang.

Menurut Sulaksono, untuk bisa menyerap seluruh anggaran yang sudah tersedia di APBD 2017, itu tidak mudah. Sebab, sisa hari kerja praktis hanya 40 hari. ’’Jadi, tidak bisa kami serap,’’ jelas mantan kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) tersebut.

Selain dinas perkim, peluang silpa di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) terbilang besar. Menurut Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan, pihaknya sudah melakukan perhitungan. Anggaran yang tidak terserap diperkirakan mencapai Rp 95 miliar. Antara lain, di bidang pengairan Rp 60 miliar, bidang tata bangunan Rp 30 miliar, dan bidang bina marga Rp 5 miliar. ’’Mayoritas bidang pengairan,’’ ucapnya.

Sigit menegaskan, kegiatan itu tidak berjalan lantaran waktu pelaksanaan sangat terbatas. Pada awal tahun, pekerjaan fisik tidak bisa berjalan. Sebab, saat itu masih ada polemik besaran APBD 2017 antara pemkab dan dewan. Perbedaan nilai tersebut membuat dewan meminta pemkab tidak membelanjakan anggaran. Nah, mayoritas dana PUPR masuk APBD yang bermasalah itu. Kendati demikian, Sigit menyatakan bahwa anggaran yang tidak terserap tersebut akan kembali dialokasikan pada APBD 2018. ’’Jadi, pekerjaan kami tuntaskan tahun depan,’’ ujarnya. (aph/c20/hud)