Butuh 91 Set Alat E-Voting

Sebagian Desa Bisa Pinjam

SIDOARJO – Pengadaan alat e-voting untuk pelaksanaan pilkades cukup memberatkan keuangan desa. Bagaimana tidak, pengadaan satu set alat e-voting menghabiskan anggaran hingga Rp 50 juta. Padahal, kebutuhan masing-masing desa lebih dari satu.

Bahkan, Desa Kepuhkiriman, Waru, yang akan menggelar pilkades tahun depan memerlukan 20 alat. Maklum, jumlah penduduknya mencapai 15 ribu. Bila dikali dengan Rp 50 juta, kas desa yang bakal tersedot mencapai Rp 1 miliar.

”Anggarannya dialokasikan pada APBDes,” kata Muhammad Makhmud, Kasi Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DPM P3A KB) Sidoarjo, kemarin (9/11).

Menurut dia, pemkab sudah menunjuk penyedia alat e-voting. Yakni, PT Inti. Mereka akan menyediakan scanner, printer, dan alat untuk memilih. Pihak desa bisa langsung melakukan pembelian di perusahaan pelat merah tersebut.

Untuk meringankan beban desa, pemkab akan memfasilitasi peminjaman beberapa set alat e-voting dari PT Inti. Kedua belah pihak sudah melakukan perbincangan. Sayang, alat e-voting yang bisa dipinjam tidak banyak. ”Tidak semua desa bisa mendapatkan alat pinjaman. Hanya yang sangat membutuhkan,” kata Makhmud.

Pilkada serentak dengan e-voting di 14 desa se-Sidoarjo tahun depan membutuhkan 91 set alat. Kebutuhan paling banyak di Desa Kepuhkiriman, Waru. ”Kemungkinan Desa Kepuhkiriman yang kami usahakan untuk dapat pinjaman,” jelasnya.

Selain pinjaman alat, pemkab memberikan bantuan dalam bentuk uang. Seluruh desa yang meng- gelar pilkades tahun depan segera mendapatkan dana tersebut. Yang tertinggi Desa Kepuhkiriman. Nilainya mencapai Rp 208 juta. ”Besarannya beda-beda,” ucapnya.

Kepala Dinas PMD P3A KB Ali Imron menyatakan, semua desa yang menyelenggaran pilkades dengan e-voting sebenarnya bisa memenuhi anggaran pembelian alat. Sebab, setiap desa memiliki sejumlah sumber dana. Mulai bagi hasil retribusi, pendapatan asli desa, hingga bantuan keuangan dari pemkab.

Bukan hanya itu, setiap desa juga memiliki dana cadangan. Dana itu dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan penting. ”Salah satunya pilkades,” paparnya.

Ali menyampaikan bahwa program e-voting tahun depan bakal dipersiapkan dengan matang. Desa yang ditunjuk diminta untuk segera menyediakan anggaran dan menyiapkan kepanitiaan. Setelah tuntas, pemkab akan menggelar simulasi di setiap desa. ”Harapan kami, semua berjalan lancar,” katanya. (aph/c21/pri)