Soroti Alun-Alun Wage dan Prona
SIDOARJO – Ratusan warga Desa Wage, Taman, nglurug balai desa kemarin. Dengan membawa poster, mereka menyampaikan tuntutan kepada Kepala Desa (Kades) Wage Bambang Heri Setiyono. ’’Kami minta keterbukaan,’’ kata Ali Imron, salah seorang peserta demonstrasi, kemarin (9/11).
Salah satu tuntutan warga adalah keterbukaan dalam pembangunan lapangan desa atau Alun-Alun Wage. Pembangunan jogging track, misalnya, dinilai belum pernah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa. Warga juga mempersoalkan pengelolaan Alun-Alun Wage. Setiap ada acara, stan atau toko dimintai retribusi. Namun, tak jelas ke mana alirannya.
Hal lain yang disoroti warga adalah program sertifikasi tanah dari proyek operasi nasional agraria (prona). Mereka menilai panitia prona desa kurang memberikan sosialisasi. Akibatnya, sejumlah warga belum mengerti pengeluaran apa saja yang harus dibayarkan. Pungutan liar pun rawan muncul.
Poin terakhir terkait dengan musala di kompleks pemakaman desa. Pada era pemerintahan Kades sebelumnya, luas musala hanya 100 meter persegi. Namun, Heri selaku Kades periode se- karang mengubahnya menjadi 465 meter persegi melalui surat keputusan tahun ini.
’’Warga menuntut (luas musala, Red) dikembalikan ke peraturan semula,’’ ujar Camat Taman Ali Sarbini. Perwakilan warga akhirnya bertemu langsung dengan Kades. Selain camat, mediasi itu dihadiri Kapolsek Taman Kompol Sujud.
Heri menyampaikan, dirinya hanya melanjutkan kebijakan dari Kades sebelumnya. Ada beberapa hal yang akan diperkuat melalui perdes. Misalnya, retribusi pengelolaan tanah lapang dan prona. ’’Saya baru menjabat (Kades) tahun ini,’’ ucapnya. ( jos/c18/pri)