Pokir Tidak Cair, Boikot RAPBD

GRESIK – Para wakil rakyat di DPRD Gresik melontarkan manuver. Tidak main-main. Mereka mengancam tidak akan membahas RAPBD 2018. Gara-garanya, anggaran program jasmas anggota DPRD belum cair.

Yang dipertanyakan ialah program pokok pikiran (pokir). Program itu termasuk bantuan sosial (bansos) untuk publik. ”Teman-teman (DPRD, Red) sepakat. RAPBD tidak akan lanjut kalau pokir tidak jelas,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik M. Syafi’ A.M. kemarin (9/11).

Hingga saat ini, dinas-dinas belum mencairkan anggaran program pokir itu. Di antaranya, bantuan jalan poros desa di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Gresik serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Diskoperindag) Gresik. ”Padahal, itu kan untuk kebutuhan masyarakat langsung,” tegasnya.

Padahal, di dinas lain, bantuan itu sudah cair. Misalnya, bantuan bedah rumah dan rumah ibadah di Bagian Kesra Gresik. Lalu, bantuan bibit dan pupuk di dinas pertanian. ”Apa lagi yang ditunggu,” tegas politikus PKB tersebut. Syafi’ menuding dinas PU dan diskoperindag sengaja menghambat pokir itu.

”Kami akan minta penjelasan tentang progres pencairan bantuan tersebut. Kalau tidak jelas, ya RAPBD distop,” tandasnya.

Kepala Diskoperindag Agus Budiono mengakui instansinya belum mencairkan pokir dewan. Sebab, ada sejumlah program pokir yang alokasi anggarannya terlalu besar. Tidak realistis. Misalnya, ada pemilik warung kopi yang mengajukan bantuan Rp 25 juta sampai Rp 45 juta. ’’Ini tidak realistis. Kami harus hati-hati kalau pencairannya nanti bisa menjadi temuan hukum,” imbuhnya. (mar/c10/roz)