Sisi Kelam Penegakan Hukum S

ikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus pengaduan kubu Setnov terhadap pimpinan KPK cukup melegakan. Dia memang tidak menyebut secara lugas agar polisi mengkaji ulang penyidikan kasus pemalsuan surat dengan terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Dia minta jajaran kepolisian menghentikan berbagai tindakan hukum yang tidak disertai bukti dan fakta.

Pernyataan presiden mengulangi lagi berbagai pernyataannya seputar kriminalisasi pimpinan KPK. Jokowi pernah mengatakan akan berada di belakang KPK. Dia juga mengingatkan, jangan ada pelemahan terhadap KPK. Pernyataan lain, presiden menegaskan bahwa KPK tetap dibutuhkan karena menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di tanah air. Pendek kata, pemihakan presiden sudah jelas kepada KPK.

Namun, yang ironis, kejelasan sikap presiden itu tidak mempan. Para pihak pembenci KPK justru makin gila. Tensi serangan terhadap pimpinan KPK makin naik.

Polisi memang wajib menerima seluruh pengaduan warga negara. Tak terkecuali dari kubu Setya Novanto. Namun, polisi juga boleh mengesampingkan pengaduan atas kasus turunan dalam perkara korupsi.

Tak berlebihan bila publik bertanyatanya mengapa presiden harus berkali-kali menegaskan sikap dalam kasus serangan kepada KPK. Terkesan ada semacam pengabaian instruksi lisan presiden tersebut. Aparat penegak hukum seolah-olah berjalan tanpa komando pimpinan. Kapolri bilang, penyidik harus berhati-hati dalam menangani kasus yang berkaitan dengan pimpinan KPK. Namun, di level pelaksana, penyidik begitu seenaknya melakukan tindakan hukum. Ada komunikasi yang terputus antara presiden atau Kapolri dan penyidik. Atau, janganjangan aparat bermain di dua kaki dalam kasus Setnov dan KPK. Entahlah.

Yang pasti, penegak hukum harus satu komando. Hierarki kebijakan penegakan hukum harus tergambar di tingkat pelaksana. Andai saja presiden atau Kapolri bilang hentikan proses hukum, tentu penegak hukum harus mengikutinya. (*)