Pansus Ogah Disalahkan
Tugas Selesai, tapi Masa Kerja Masih Diperpanjang
SURABAYA – Panitia khusus (pansus) revisi Perda 4/2011 tentang pajak daerah tidak mau disalahkan terkait molornya pembahasan. Mereka juga menampik adanya pasal titipan terkait tarif parkir.
Adi Sutarwijono, sekretaris pansus perda pajak daerah, menegaskan bahwa tidak ada pasal titipan. Sebab, hasil perda yang diselesaikan pansus tak banyak mengubah tarif parkir. ”Tetap seperti perda lama. Yang diubah cuma tarif parkir khusus dari 25 persen ke 30 persen,” jelas wakil ketua komisi A tersebut. Parkir khusus adalah parkir di tepi jalan yang besaran tarifnya diatur tersendiri.
Semula, draf raperda menunjukkan kenaikan beberapa tarif parkir. Namun, Awi –sapaan Adi Sutarwijono– menuturkan, rencana kenaikan itu dikeluhkan kalangan pengusaha dalam rapat pansus. Pengusaha khawatir kenaikan pajak parkir berdampak pada menurunnya kunjungan ke hotel, mal, maupun pusat perbelanjaan.
Di sisi lain, pemkot menolak jika tarif diturunkan. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) bisa merosot. Tahun ini, pajak parkir ditargetkan mencapai Rp 66 miliar. Karena pembahasan yang alot, pansus akhirnya mengembalikan tarif parkir tersebut ke Perda 4/2011. Dengan begitu, tidak ada perubahan pajak parkir.
Awi menganggap kerja pansus telah selesai. Namun, mengapa masa kerja diperpanjang lagi? Awi menyebutkan, hal itu menjadi kewenangan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya. Yang jelas, alasan perda diperpanjang bukan karena tarif parkir.
Menurut dia, yang menghambat perda justru perubahan pajak rekreasi hiburan umum (RHU). Pajak RHU memang sempat menjadi pergunjingan. Pemicunya, besaran pajak diskotek, karaoke dewasa, pub, dan bar diusulkan turun. Pajak yang mencapai 50 persen turun drastis menjadi 20 persen. Anehnya, hingga kini, tidak jelas siapa yang mengusulkan penurunan tersebut. Dewan dan pemkot malah saling tuding.
Bahkan, pemkot mengadakan konferensi pers untuk meluruskan hal itu. Mereka membantah telah mengusulkan penurunan pajak RHU. Pansus juga menerima surat dari Sekkota Surabaya Hendro Gunawan yang meminta besaran pajak RHU tidak diubah. Faktor sosial menjadi pertimbangan. Dikhawatirkan, pajak hiburan malam yang diturunkan memicu reaksi dari masyarakat. ’’ Nggak masalah kalau mereka (pemkot) tidak mengakui. Tapi, fakta hukumnya jangan dibantah, bahwa yang mengusulkan perda ini adalah pemkot,” ucap Adi.
Sebelumnya, Ketua DPRD Surabaya Armuji menganggap masa kerja pansus diperpanjang agar perda yang dibahas tidak sia-sia. Sikap pemkot yang enggan menurunkan atau menaikkan tarif dinilai aneh. Sebab, perda tersebut diusulkan sendiri oleh pemkot.
Namun, Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan tidak sependapat dengan Armuji. Menurut politikus Gerindra itu, wajar jika pemkot menolak penurunan pajak dalam perda. ”Masak PAD sendiri mau diturunkan? Nggak masuk akal,” ujarnya.
Mengenai siapa yang mengusulkan penurunan sejumlah pajak, Aden menganggapnya sebagai lelucon. ” Lha siapa yang memasukkan? Masak genderuwo?” katanya. Mengenai pihak yang ingin memasukkan pasal titipan, Aden meminta hal itu diusut. Terutama jika berkaitan dengan permainan duit. (sal/c18/oni)