Pemkab Prediksi Silpa Rp 400 Miliar
Dewan Anggap Lebih Besar
SIDOARJO – Tahun ini dana APBD Sidoarjo yang tidak bisa terserap cukup besar. Menjelang akhir tahun, pemkab sudah memprediksi total sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Besarnya sekitar Rp 400 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Achmad Zaini mengatakan, kinerja serapan anggaran hingga kini memang lambat. Baru 34 persen alokasi belanja langsung yang terserap. Menurut dia, penyebab utamanya adalah perbedaan nilai APBD 2017.
Perbedaan itu mulai terjadi di awal tahun. Pemkab menetapkan APBD 2017 sebesar Rp 4,2 triliun. Lain halnya dengan dewan yang bersikukuh bahwa kekuatan anggaran Sidoarjo Rp 4,1 triliun. Perselisihan tersebut membuat dewan mengeluarkan regulasi. Untuk pergeseran dan penambahan program kegiatan yang masuk lampiran ketujuh, anggaran tidak boleh dibelanjakan. Nilainya mencapai Rp 300 miliar. Nah, di dalam lampiran ketujuh itu, mayoritas anggaran diperuntukkan pekerjaan fisik.
Dengan aturan tersebut, menurut Zaini, praktis kegiatan pembangunan pemkab tersendat. Baru setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) 2017 digedok Oktober lalu, kegiatan fisik mulai berjalan. Sayang, penetapan PAK itu tidak cukup membantu. Hingga saat ini, program fisik masih tersendat karena butuh persiapan. Misalnya lelang. ” Proyek fisik besar butuh waktu lama,” jelasnya.
Mantan kepala badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT) itu mengatakan, anggaran yang tidak terserap bakal menjadi silpa. Pihaknya sudah memprediksi total silpa tahun ini. Nilainya cukup besar, yakni Rp 400 miliar. Menurut dia, besarnya silpa tidak menjadi masalah. Bahkan, dia menyarankan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak memaksakan kegiatan fisik harus tuntas tahun ini. ” Kalau tidak bisa, kenapa dipaksakan?” tuturnya.
Besarnya anggaran yang tidak terserap itu memang membuat kinerja pemkab menurun. Namun, Zaini mengatakan bahwa tingginya silpa tersebut juga bermanfaat bagi OPD. ” Biar menjadi evaluasi dan semua OPD belajar sehingga ke depan tidak lagi terulang,” paparnya.
Dia optimistis tahun depan serapan anggaran pemkab lebih baik. Sebab, program prioritas tahun depan sudah dibahas pada akhir 2017. Selain itu, program yang tidak terlaksana tahun ini kembali dimasukkan tahun depan.
Di bagian lain, anggota Banggar DPRD Sidoarjo Mulyono menuturkan bahwa lambatnya penyerapan anggaran bukan semata disebabkan persoalan lampiran ketujuh. ” Artinya, dinas memang tidak siap dalam perencanaan. Saat realisasi, tidak berjalan,” jelasnya.
Anggota komisi B yang membidangi ekonomi dan pendapatan itu juga ragu dengan prediksi besaran silpa yang dilontarkan Zaini. Sebab, sejauh ini sejumlah proyek fisik belum berjalan. Misalnya perluasan lahan rumah sakit wilayah barat dan normalisasi sungai. Anggota Fraksi PKS itu memperkirakan jumlah silpa sama dengan 2014. ” Prediksi saya mencapai Rp 700 miliar,” ucap dia.
Lebih lanjut Mulyono mengatakan, besarnya silpa itu harus menjadi bahan evaluasi bupati. Dinas-dinas dengan penyerapan anggaran lambat harus dirombak. ” Saya usul mutasi kepala dinas,” ujarnya. (aph/c11/ai)