Diskoperindag Temukan Usaha Abal-Abal

GRESIK – Organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki alasan menahan program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Program bantuan untuk masyarakat itu masih tertahan di dinas pekerjaan umum (PU) serta dinas koperasi, perindustrian, perdagangan, dan usaha kecil dan menengah (diskoperindag). Total nilainya Rp 20,1 miliar. Itu berupa bantuan keuangan (BK) ke desa dan hibah kelompok UMKM.

’’ Tidak semua usulan bantuan bisa dicairkan,” kata Kepala Diskoperindag Agus Budiono kemarin (10/11).

Agus mengatakan, diskoperindag menerapkan sistem proporsional dan rasional. Pola itu diterapkan dengan analisis usaha kelompok, kelembagaan, dan kelengkapan administrasi. Ternyata, berdasar hasil survei, banyak kelompok usaha yang tidak sesuai dengan usulan. ’’Ini imbauan Pak Bupati. Bahwa bantuan harus melihat kelayakan usaha,” ujarnya.

Berdasar survei, ditemukan sejumlah kelompok usaha abal-abal. Contohnya, usaha bengkel dan warung kopi di sejumlah kecamatan. Karena itu, usulan tersebut dicoret. Selain itu, banyak usulan besaran bantuan yang tidak rasional. Ada pedagang sayur yang meminta bantuan sampai Rp 50 juta. ’’Itu kan tidak realistis,” ungkapnya.

Sejauh ini, persetujuan nilai bantuan sudah diciutkan. Per usaha hanya mendapat bantuan Rp 10 juta, Rp 15 juta, dan Rp 20 juta. Saat ini daftar penerima bantuan sedang diproses di bagian hukum. Bupati pun akan mengeluarkan SK penerima bantuan usaha. ’’Jadi, yang paling besar dapat bantuan Rp 20 juta. Tidak lebih dari itu,” paparnya. (mar/c6/dio)