Prancis Isyaratkan Hariri Ditahan Saudi
BEIRUT – Nasib Perdana Menteri Lebanon Saad Al Hariri kian simpang siur. Ada yang bilang dia tidak ditahan Arab Saudi. Tapi, ada pula yang mengisyaratkan sebaliknya.
Dua pejabat Prancis, Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian dan juru bicara kementerian yang sama, Alexandre Georgini, termasuk yang ”berbeda pendapat”. Prancis adalah negara yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Saudi dan Lebanon. Le Drian menyatakan kepada radio
bahwa Hariri tidak ditahan oleh Saudi. Tapi, apa yang dikatakan Georgini? ”Kami berharap Saad Al Hariri mendapatkan kebebasan dan bisa sepenuhnya menjalankan perannya di Lebanon,” katanya saat dimintai keterangan oleh jurnalis tentang pernyataan Le Drian sebelumnya.
Pernyataan Georgini itu senada dengan tuduhan Presiden Lebanon Michel Aoun. Pada Jumat lalu (10/11), Aoun yang belum menerima pernyataan pengunduran diri Hariri menyatakan bahwa Hariri diculik.
Hariri bukan petinggi pertama yang berada dalam ”tahanan” Saudi. Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, putranya, dan beberapa pejabatnya juga menjalani tahanan rumah di Riyadh.
Prancis memiliki kedekatan dengan Lebanon karena negara itu bekas koloni mereka. Hariri juga pernah tinggal cukup lama di Prancis serta memiliki rumah di negara tersebut.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah menghubungi Aoun untuk membahas pengunduran diri Hariri yang diumumkan ketika dia berada di Riyadh pada Sabtu lalu (4/11).
Belum diketahui dengan pasti detail apa saja yang menjadi pembahasan. Seperti Aoun, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah juga menyatakan bahwa Saudi telah menahan Hariri dan memintanya mundur. Hezbollah yang dituding sebagai kelompok teroris oleh Saudi merupakan bagian dari koalisi pemerintahan di Lebanon.
”Kami mendeklarasikan bahwa PM Lebanon tidak mundur. Saad Al Hariri adalah lawan politik kami, tapi dia juga merupakan PM kami,” tegasnya.
Di pihak lain, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan bahwa Hariri bebas, tidak ditahan Saudi. Dia mendesak Hariri kembali ke negaranya dan menjernihkan situasi sehingga pemerintahan bisa berjalan normal kembali. (Reuters/BBC/sha/c19/ttg)