Banyak Lulusan SMK yang Masih Menganggur

SURABAYA – Rancangan APBD Jatim 2018 telah disahkan pada Jumat (10/11). Sejumlah poin mendapat sorotan dari DPRD Jatim. Di antaranya, soal persiapan menghadapi demografi dan daya beli yang terus menurun.

Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim Agus Maimun menyampaikan, Jatim akan mengalami ’’ledakan” bonus demografi dalam jumlah besar. Pada 2019–2022, kurang lebih 69 persen penduduk di Jatim masuk usia produktif, yakni 15–45 tahun. ’’Kita harus membangun kesadaran bersama tentang bonus demografi ini,” paparnya.

Jika tidak ditangani dengan serius, bonus demografi tersebut bisa mubazir. Berdasar evaluasi APBD 2017 hingga perubahannya, angka pengangguran di Jatim masih terbilang besar. Bahkan, Maimun menyebutkan, lulusan SMK mendapatkan porsi pengangguran yang cukup besar berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan, angka pengangguran di Jatim mencapai 11,4 persen.

’’ Yang perlu dievaluasi, lulusan SMK secara kualitas maupun kuantitas tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat,” terangnya. Tidak sesuainya permintaan dan penawaran di bidang lapangan kerja itulah yang mengakibatkan angka pengangguran meningkat.

Gubernur Soekarwo menyatakan, ada sekitar 71 ribu lowongan kerja yang tersedia, tetapi tidak terisi. Padahal, jumlah lulusan SMK jauh di atas angka tersebut. Rata-rata lulusan SMK negeri sebanyak 87.362 siswa, sedangkan SMK swasta 411.532 siswa. ’’Di antaranya, ada 45 ribu lulusan dari sekolah swasta yang belum terakreditasi,” jelasnya.

Kendati demikian, pendidikan vokasional tetap digalakkan pemprov. Sejumlah upaya peningkatan dilakukan. Misalnya, mengadakan SMK mini dan balai latihan kerja. SMK mini yang diadakan di lembaga pendidikan agama diharapkan bisa membekali santri-santri agar kompeten menghadapi dunia usaha. Pemprov juga telah bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi negeri untuk pembinaan kompetensi kerja. (deb/c7/oni)