Gagal, Lanjutkan Tahun Depan
Sejumlah Proyek Strategis Urung Terlaksana
SIDOARJO – Sejumlah proyek strategis dipastikan tertunda. Gagal terlaksana tahun ini, tetapi digarap tahun depan. Di antaranya, normalisasi Kali Buntung untuk penanggulangan banjir, pembangunan rumah sakit di kawasan barat, dan penuntasan proyek Gedung Sidoarjo Community Center (GSCC).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Sigit Setyawan menyatakan, nor malisasi Kali Buntung sebenarnya meng gunakan sistem swakelola. Yakni, dikerjakan sendiri oleh PUPR. Namun, pengerjaanya tetap membutuhkan proses lelang. ”Alat berat membutuhkan BBM ( bahan bakar minyak). Kami harus melelang kebutuhan BBM,” ujarnya.
Kendala lain, lanjut Sigit, banyak bangunan liar (bangli) di kawasan Sungai Buntung. Dinas PUPR sudah menghitung bangli di empat desa tersebut. Jumlahnya diperkirakan mencapai 388 bangunan. ”Kalau ada bangli, kami harus menertibkan dulu sebelum mengeruk,” paparnya.
Selain normalisasi, pembangunan GSCC tidak bisa tuntas tahun ini. Fisik gedung, kata Sigit, sudah selesai dibangun. Namun, fasilitas pelengkap seperti jalur olahraga ekstrem, ruang pamer UKM, food court, serta tempat pementasan terbuka tidak bisa diselesaikan. ”Waktunya tidak mencukupi,” jelasnya.
Sejumlah proyek di bidang bina marga juga tertunda. Setidaknya, terdapat tiga pekerjaan yang meleset. Pertama, perluasan jembatan Desa Pabean, Sedati. Kedua, perluasan jembatan Parengan di Desa Kraton, Krian. Ketiga, peningkatan Jalan Bluru Kidul–Buduran. Proyek akses itu merupakan lanjutan tahun lalu. Jalan tersebut perlu diperluas lantaran menjadi akses alternatif dari kota menuju ke jalan lingkar timur. ”Kami akan usulkan lagi tahun depan,” jelas mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) itu.
Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) juga memiliki beberapa proyek yang urung terwujud tahun ini. Sebut saja, perluasan lahan untuk proyek pembangunan rumah sakit di kawasan barat. Saat ini, lahan yang tersedia masih 1,3 hektare. Rencananya, pemkab menambah luasan tanah menjadi 5 hektare. Alokasi anggaran Rp 12 miliar sudah disiapkan untuk pembelian tanah tersebut.
Kepala Dinas Perkim Pemkab Sidoarjo Sulaksono menjelaskan, minimnya waktu menjadi kendala proyek itu tertunda. Sebab, program penambahan luas lahan tersebut baru disepakati dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2017 pada Oktober lalu. ”Jadi, persiapan perluasan lahan dua bulan tidak cukup,” ujar pejabat alumnus ITS Surabaya itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkab Sidoarjo Achmad Zaini menjelaskan, saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mendata pekerjaan yang belum tuntas. Tujuannya, kembali diusulkan atau dilanjutkan pada tahun depan. Saat ini, seluruh OPD mengirimkan list program yang belum bisa dilaksanakan pada tahun ini. ”Kami akan putuskan proyek mana yang bisa dialihkan tahun depan,” ujarnya.
Namun, lanjut Zaini, pengusulan kembali proyek yang gagal tahun ini harus mempertimbangkan program prioritas dan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Sebab, sebelumnya, pemkab dan dewan membahas KUAPPAS 2018. Kegiatan prioritas tahun depan sudah ditentukan.
Anggota badan anggaran ( banggar) DPRD Sidoarjo Sudjalil menuturkan, tentu tidak semua program yang gagal pada tahun ini bisa diusulkan pada 2018. Pemkab harus melihat ketersediaan anggaran dan program prioritas tahun depan. Karena itu, pihaknya meminta ek sekutif untuk selektif dalam memilih. ” Yang pentingpenting saja,” ucap politikus PDIP itu. (aph/c21/hud)