Dunia Usaha Butuh Komitmen Pemerintah
Nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) telah disepakati pengusaha dan pekerja. Dunia usaha mulai menyiapkan strategi untuk memenuhi nilai upah baru. Mereka berharap iklim usaha semakin lebih baik pada 2018.
SETELAH dewan pengupahan menyepakati UMK Rp 3,58 juta, Jawa Pos mengadakan acara Ngopi Bareng bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik pada Jumat (10/11). Agenda itu diisi berbagi pengalaman pengusaha terkait dengan upah dan regulasi. Berbagai ide kreatif mengalir.
Berikut wawancara dengan Ketua Apindo Gresik Tri Andhi Suprihartono yang didampingi Ketua Bidang Advokasi Icwansjah, Dirut PT Unggul Energy Engineering (UEE) M. Nur Yusuf, Manajer Keuangan dan Administrasi PT Kompindo Wiratama Herry Wahyono, Manajer Pemasaran Kawasan In dustri Gresik (KIG) Hery Setiawan, serta Manajer HRD PT Wiharta Karya Agung Pandji. Apa saja peran Apindo terhadap dunia usaha Kota Pudak? Kami mengagendakan diskusi rutin untuk membahas problem dunia usaha. Kegiatan itu membekali pebisnis dalam menghadapi dunia usaha sekarang. Harapannya, keberadaan Apindo membantu pengusaha berpikir positif akan masa depan bisnisnya.
Dewan pengupahan baru merumuskan nilai UMK Rp 3,58 juta. Bagaimana respons pengusaha?
Penentuan UMK sudah berdasar pada peraturan pemerintah (PP). Saat ini memang masih banyak pengusaha yang menilai angka itu cukup tinggi. Namun, kami sepakat untuk patuh pada aturan. Pengusaha yang kesulitan didorong untuk melakukan penangguhan. Selain upah, apa tantangan pengusaha Gresik ke depan?
Hampir semua usaha punya kompetitor. Selain domestik, ada luar negeri. Masuknya produkproduk impor juga berpengaruh pada ketahanan industri. Kami juga punya tuntutan menjaga hubungan industrial dengan buruh yang lebih harmonis.
Apa yang diperlukan untuk mendorong kemajuan dunia usaha?
Komitmen pemerintah sangat diharapkan. Masih banyak regulasi yang sulit berjalan. Pusat dan daerah tak sinkron. Misalnya, fasilitas kemudahan layanan investasi langsung konstruksi (KLIK). Pengguna lahan di kawasan KLIK seharusnya tidak perlu izin lagi ke pemkab. Kenyataannya, pengusaha masih harus mengurus persyaratan usaha ke kantor kabupaten.
Apa ada hambatan dalam mengembangkan usaha?
Kami ingin kemudahan perizinan. Di sektor industri, penerapan izin gangguan (HO) perlu dikaji lagi. Sebab, daerah lain sudah tidak menghapus. Kami ingin jaminan keamanan dalam menyelenggarakan kegiatan industri.
Melihat Gresik saat ini, masihkah ada peluang masuknya pemodal ke Gresik pada masa mendatang?
Peluang masih banyak. Ada banyak kawasan industri di Kota Pudak. Daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Belum lagi, ditambah layanan akses baru yang mendukung. Pembangunan jalan tol disambut baik oleh pengusaha.
Langkah Apindo untuk mendorong investasi?
Kami ingin iklim usaha di Gresik semakin baik. Apindo akan membantu pemerintah menjaring investor. Penguatan sinergitas PMA dan PMDN sangat penting. Pengusaha siap menjadi mitra untuk pengembangan investasi. daerah.( hen/dio)