Seratus SMK Ajukan LSP-P1
SURABAYA – Jumlah sekolah yang sudah memiliki lembaga sertifikasi profesi pihak 1 (LSPP1) masih minim. Di Surabaya, baru ada 10 SMK yang memperoleh lisensi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Padahal, ada 102 SMK negeri dan swasta di Surabaya.
Fasilitator LSP Jawa Timur Titik Kusnenti menyatakan, sekolah yang terlisensi BSNP memang belum bertambah dari jumlah itu. Namun, sekolah yang mengajukan persiapan lisensi terus bermunculan. ’’November ini saya mendampingi kurang lebih 100 calon LSP SMK,’’ ujarnya.
Jumlah itu merupakan calon LSP SMK di Indonesia tahap XI. Neti, sapaannya, memang mendampingi peserta dari seluruh sekolah di Indonesia. Baik negeri maupun swasta. Adapun di Surabaya, imbuh dia, yang mengajukan lisensi empat SMK.
Untuk bisa terlisensi BSNP, ada syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah. Yakni, memiliki minimal satu asesor tiap bidang kompetensi. Juga memiliki tempat uji kompetensi serta membuat materi uji dan ruang kantor LSP. Yang tidak kalah penting adalah memiliki skema dan materi uji.
Memenuhi syarat itu memang tak mudah. Biasanya, kendala ada di kesiapan personel dan dukungan sumber daya sekolah. Misalnya, jumlah asesor yang kurang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan seorang guru untuk mendapatkan sertifikat sebagai penguji. Biayanya bisa mencapai Rp 3 juta dan harus ditanggung guru secara pribadi.
Yang jelas, tutur Neti, pada 2018 sasaran yang diharapkan adalah berdirinya 1.660 LSP SMK di Indonesia. Di Jawa Timur, target setidaknya ada 400 LSP SMK yang berdiri. Saat ini baru ada 250 LSP SMK. Menurut dia, LSP SMK penting demi menyiapkan para siswa menjadi sumber daya manusia yang berkompeten. ’’Untuk memperluas jangkauan siswa yang tersertifikasi,’’ ujarnya.
SMK dr Soetomo Surabaya menjadi salah satu sekolah yang mengajukan lisensi. Kepala SMK dr Soetomo Juliantono Hadi mengatakan, saat ini masih berlangsung penyusunan dokumen yang benar untuk mengantongi LSPP1. ’’Juga terus latihan assessment,’’ katanya. (puj/c19/jan)