Bukan Materi, tapi Ingin Merdeka
Tuntutan Kelompok Penyandera di Papua
JAKARTA – Penyanderaan 1.300 warga di Kabupaten Mimika, Papua, tidak sesederhana yang dibayangkan sebelumnya. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang selama ini disebut polisi berada di balik penyanderaan itu bukan kelompok penjahat biasa. Ternyata, mereka adalah Tentara Pembebasan NasionalPapua Barat (TPN-PB).
Tuntutan TPN-PB tentu saja bukan uang atau alasan ekonomi lainnya. Penyekapan ratusan warga itu mereka lakukan untuk mendapatkan perhatian dunia internasional. Ujung-ujungnya tentu saja memuluskan upaya mereka memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kondisi itu disampaikan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
’’Bahwa perjuangan TPN-PB merupakan satu tindakan politik dalam hal untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat,’’ kata Ketua AMP Frans Nawipa kemarin (14/11) di Jakarta.
Dia menyampaikan, TPN-PB tidak akan berhenti beraksi sampai pemerintah Indonesia bersedia duduk dalam perundingan internasional. ’’Jika belum bisa (duduk dalam perundingan internasional), perlawanan rakyat Papua tidak akan berhenti,’’ ungkapnya.
Melalui pernyataan sikap kemarin, AMP menegaskan bahwa mereka ingin pemerintah Indonesia mengakui West Papua sebagai bangsa yang terpisah dari NKRI.
Hal senada disampaikan Juru Bicara FRI-WP Surya Anta. Dia mengungkapkan, aksi TPN-PB melalui Operasi Militer Kodap III di Timika dan Tembagapura merupakan salah satu cara untuk menunjukkan diri kepada dunia internasional. ’’Bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan merebut kedaulatan rakyat dan bangsa West Papua,’’ terangnya.
Dia pun menuturkan, informasi yang disebarkan TNI-Polri tidak sepenuhnya benar. Misalnya, informasi soal pemerkosaan, perampokan, penyanderaan, serta pembunuhan masyarakat sipil yang dilakukan TPN-PB.
Surya menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax. ’’Klarifikasi dari TPN-PB maupun interview dengan warga Banti dan buruh Freeport, jelas dinyatakan tidak ada penyanderaan dan pembunuhan terhadap warga atau buruh Freeport,’’ bebernya.
Dia menyampaikan, FRI-WP memiliki jaringan masyarakat sipil di Papua. Namun, mereka tidak berkomunikasi dan tidak memiliki akses langsung kepada TPN-PB. ’’Kami tidak punya akses langsung,’’ imbuhnya.
Namun, mereka percaya penuh kepada masyarakat sipil yang menjadi sumber informasi bagi FRIWP. Karena itu, mereka berani menyampaikan pernyataan sikap menyusul konflik yang terjadi di Papua.
Sementara itu, sampai kemarin, petinggi Polri dan militer Indonesia masih berkutat pada upaya menjalin komunikasi dengan KKB. Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, Polri sudah melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi. Salah satunya memberikan alat komunikasi. ’’Belum ada tanggapan dari KKB,’’ ucapnya.
Apakah ada langkah lain yang akan ditempuh? Setyo menuturkan, hingga saat ini jalur persuasif masih diupayakan. Tidak ada batas waktu untuk berdialog dengan KKB. ’’Ya, kami menunggu terus biar bisa berdialog,’’ katanya. Menhan Akan Datang ke Papua Sikap untuk terus mengedepankan dialog juga disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Dia meminta satgas TNI-Polri terus mendekati KKB untuk berdialog. ’’Mudah-mudahan nggak perlu pakai senjata,’’ kata Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kemarin (14/11).
Dia menegaskan, dirinya siap turun langsung guna menuntaskan persoalan di tanah Papua tersebut. ’’Bila perlu saya ke situ,’’ ujarnya.
Meski hal itu belum dilakukan, mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu sudah mengantongi sejumlah informasi mengenai aksi KKB. Termasuk dalang yang membuat situasi memanas. ’’Tapi, kan nggak boleh disampaikan di sini dong,’’ ucapnya.
Menurut Ryamizard, salah satu motif yang melatarbelakangi aksi KKB adalah mengganggu kebijakan serta program yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi-JK di Papua. ’’Kerjanya Pak Jokowi ada yang tidak suka,’’ ungkapnya.
Namun, pejabat asal Palembang tersebut tidak bisa membuka secara detail soal itu. Yang pasti, dia menuturkan, ada yang berusaha memanas-manasi sehingga KKB kembali beraksi. ’’Pasti ada kan yang ngompor-ngompirin,’’ katanya.
Di tempat terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa tidak boleh ada gerakan separatis bersenjata di dalam NKRI. Apabila muncul gerakan seperti itu, dia memastikan TNI berada di garda terdepan untuk menindak mereka jika upaya persuasif tidak berhasil.
’’TNI dan kepolisian berusaha semaksimal mungkin melakukan tindakan persuasif dan menyiapkan langkah-langkah untuk tindakan emergency,’’ tegasnya.
Serupa dengan Ryamizard, Gatot sudah mengantongi berbagai informasi mengenai kondisi dan situasi di Papua. Termasuk video penganiayaan warga sipil yang diduga dilakukan KKB atau yang disebut TNI sebagai gerakan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
’’TNI dan kepolisian sudah mengimbau gerakan separatis bersenjata di Papua untuk menyerahkan diri. Tapi, sampai sekarang belum ada yang menyerahkan diri. Kami akan terus berusaha sampai berhasil,’’ ujarnya. Ditembak, Karyawan Power Plant Terluka Sementara itu, selain penyanderaan, aksi teror juga dilakukan KKB di Distrik Tembagapura. Tepatnya di mil 69. Pada 08.20 WIT kemarin (14/11), KKB memberondong satu mobil patroli yang dioperasikan Departemen Puncak Jaya Power Plant (PJP) dengan tembakan.
Sebagaimana dilaporkan Radar Timika ( Jawa Pos Group), mobil berangkat dari mil 68 hendak menuju mil 71. Namun, saat melintasi tikungan di mil 69, tibatiba mobil tersebut ditembaki beberapa kali oleh KKB.
Akibat penembakan itu, salah seorang penumpang mobil bernama Raden Totok Soedewo yang merupakan karyawan PJP mengalami luka. Paha kanannya terluka karena terkena serpihan.
Kabidhumas Polda Papua Kombes A.M. Kamal menyatakan dalam rilisnya, penembakan tersebut terjadi ketika anggota Brimob dari Polda Sumbar melakukan pengawalan terhadap karyawan. ”Saat tiba di mil 69 helipad, rombongan ditembaki KKB sebanyak tiga kali tembakan. Anggota pengawalan kemudian membalas dengan mengeluarkan tembakan rentetan, dengan posisi kendaraan pengawalan tetap jalan,” tulis Kamal.
Kemudian, saat baru berjarak sekitar 50 meter, kendaraan patroli zona tersebut kembali ditembaki dari arah depan. ”Hingga mengenai paha salah satu karyawan,” sambung Kamal.
Mendapatkan tembakan, anggota Brimob yang melakukan pengawalan membalas. ”Tembakan balasan oleh anggota pengawalan hingga sampai di pos 69 kembali mendapat serangan dan dibalas anggota yang melaksanakan patroli,” jelas Kamal. (syn/ idr/byu/sun/c5/c9/ang)