Masyarakat Kian Mudah Punya Rumah

Pasokan Bertambah, Tapera Efektif 2018

JAKARTA – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) mulai efektif tahun depan. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan, hal tersebut berpengaruh pada jumlah rumah yang akan dibangun pemerintah.

’’Logikanya akan bertambah karena dananya semakin banyak. Dengan adanya program itu, finansial bukan lagi jadi persoalan,’’ tutur Syarif kepada Jawa Pos saat ditemui di kantor Kementerian PUPR kemarin (14/11).

Dua program bantuan pembiayaan itu, lanjut dia, akan membuat pasokan rumah bertambah. Nanti pembangunan rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya bergantung kepada pemerintah. ’’Program tabungan itu juga membantu,’’ ucap dia.

Mengenai kapan program tersebut mulai efektif berjalan, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengungkapkan, pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera masih menunggu perpres terbit. Setelah itu, rencananya pada 24 Maret tahun depan komisioner BP Tapera sudah terbentuk. ’’Dengan begitu, bisa segera berjalan dan dapat beroperasi penuh pada 2019,’’ jelas dia.

Sebagai langkah awal, ASN, anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN akan menjadi pesertanya.

Syarif mengatakan, pada 2018 pihaknya berfokus pada pembangunan rumah susun dan rumah swadaya. Jumlahnya mencapai 193.405 unit yang terdiri atas 180.000 unit rumah swadaya untuk pengurangan backlog dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) serta 13.405 unit rumah susun. Dia memerinci, 180.000 unit rumah swadaya itu akan dibangun di 33 provinsi, terutama di kawasan pedesaan. Rencananya, rumah swadaya tersebut juga dibangun di kawasan wisata. Sementara itu, rumah susun dibangun untuk masyarakat DKI Jakarta, para pekerja industri di kota besar dan kota metropolitan, serta para ASN.

Selain itu, ada 3.800 unit rumah khusus yang dibangun untuk penanganan bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan. ’’ Tapi, rumah khusus itu tidak menonjol. Kita fokuskan pada rumah susun dan rumah swadaya,’’ ujarnya. Tahun depan Kementerian PUPR menganggarkan Rp 9,6 triliun untuk pembangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran tahun ini yang mencapai Rp 8,1 triliun.

Mayoritas anggaran tersebut, tambah Syarif, dialokasikan untuk pembangunan rumah susun Rp 5,1 triliun. Pembangunan rumah swadaya mendapat porsi Rp 3,2 triliun, rumah khusus Rp 750 miliar, serta rumah umum dan komersial Rp 217,8 miliar. Sisanya digunakan untuk membangun 27.500 unit PSU, perencanaan dan pengendalian, serta dukungan manajemen teknis. (and/c7/oki)