Biar Adil, Selanjutnya Giliran TNI-AU

Jelang Pergantian Jabatan Panglima TNI

JAKARTA – Isu pergantian panglima TNI yang pensiun awal tahun depan makin hangat. Komisi I DPR memandang proses pergantian panglima TNI sebaiknya memperhatikan asas pemerataan antar angkatan. Dalam hal ini, ada baiknya Presiden Jokowi mencalonkan panglima TNI dari Angkatan Udara demi asas keadilan.

Saran itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR T.B. Ha- sanuddin di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (15/11). Purnawirawan mayor jenderal TNI tersebut menilai, selama ini TNI-AU belum mendapat kesempatan relatif lama bila dibandingkan dengan angkatan lain. Sebelum Gatot Nurmantyo yang notabene Angkatan Darat (AD), panglima TNI dijabat Moeldoko yang juga dari AD. Sebelumnya lagi adalah Agus Suhartono dari Angkatan Laut. ”Barangkali supaya adil dari Angkatan Udara. Tapi, itu kembali pada hak prerogatif presiden,” kata Hasanuddin.

Dia menjelaskan, masa jabatan Gatot akan berakhir pada Maret 2018. Namun, mekanisme memberikan keleluasaan kepada presiden untuk mengirimkan nama calon panglima TNI lebih cepat dari batas masa jabatan atau pensiun. ”Pergantian boleh saat menjelang pensiun atau jauh hari sebelum pensiun,” ujar mantan sekretaris militer kepresidenan itu.

Biasanya, lanjut Hasanuddin, presiden hanya mengirimkan satu nama calon panglima TNI ke DPR. Satu nama itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan. ”Kalau disetujui, bisa dilakukan pengangkatan dan pelantikan. Jika tidak disetujui, presiden nanti diminta mengirim satu nama lagi,” jelasnya.

Terkait dengan asas giliran antar angkatan, Hasanuddin menjelaskan bahwa pasal 13 ayat 4 UU TNI No 34 Tahun 2004 menyebut bahwa posisi panglima TNI dapat digilir antartiga matra atau kesatuan. ”Maksud dapat digilir ini supaya ditekankan ada kesamaan, supaya setiap perwira TNI punya kesempatan yang sama. Tidak dari korps tertentu saja,” lanjut ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menilai proses pergantian panglima TNI sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Namun, Meutya menilai sebaiknya proses pergantian itu tidak dilakukan dalam waktu lama. ”Prinsipnya, tidak boleh grasah-grusuh, tapi juga tidak boleh lama-lama. Silakan Pak Presiden menimbang waktu yang paling tepat sesuai kondisi politik negara,” kata legislator Partai Golongan Karya itu. (bay/c10/fat)