Kritik Kebijakan Listrik Pemerintah

JAKARTA – Partai Golongan Karya (Golkar) mulai menunjukkan perbedaan pandangan atas kebijakan pemerintah. Partai berlambang pohon beringin itu mengkritik program pemerintah soal penyederhanaan golongan pelanggan listrik dengan daya minimal 5.500 volt ampere (VA).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih menyatakan, meski Golkar adalah pendukung pemerintah, perlu ada kritik untuk program Kementerian ESDM dan PLN terkait dengan penyederhanaan golongan pelanggan listrik. ”(Program pemerintah, Red) ini menurut saya sesuatu yang tiba-tiba ada,” ujar Eni.

Eni menjelaskan, belum lepas dari ingatan keributan yang terkait dengan pencabutan subsidi listrik untuk golongan 900 VA. Menurut dia, 18 juta penduduk masih menginginkan alokasi daya tersebut. ”Pelanggan yang ada di daerah masih berdatangan ke kantor PLN. Mereka berharap tetap mendapat subsidi,” ujarnya.

Dengan fakta itu, pemerintah malah menyodorkan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik dengan harapan masyarakat bisa meningkatkan alokasi daya untuk kebutuhan rumah tangga. ”Kenapa tiba-tiba pemerintah ada program ini? Kalau surplus listrik, kenapa harus rakyat yang jadi korban?” ujar Wasekjen Partai Golkar itu.

Dia juga menilai program pemerintah tersebut memunculkan ironi. Masih ada sekitar 2.500 desa yang belum tersentuh listrik. Namun, pemerintah justru mendorong masyarakat pemilik daya listrik untuk berfoya-foya menggunakan daya yang lebih besar. ”Kenapa tidak diberikan saja ke 2.500 desa yang gelap gulita agar menjadi lebih terang,” kritiknya.

Eni juga mengingatkan bahwa saat ini daya beli masyarakat masih rendah. Namun, program pemerintah tersebut justru memaksa masyarakat untuk lebih konsumtif. (bay/c11/fat)