Pengerjaan FR Jadi Prioritas
Bupati Paparkan RPJMD Baru
SIDOARJO – Pemkab mengubah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut perubahan organisasi perangkat daerah (OPD). Rancangan perubahan RPJMD itu dipaparkan di Pendapa Delta Wibawa kemarin (16/11).
Di hadapan kepala dinas, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menjelaskan bahwa perubahan OPD pada awal tahun lalu tidak hanya semata mengubah struktur pemkab. Ada penggabungan dan pemisahan OPD. Hal tersebut disesuaikan amanat pemerintah dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang OPD.
Nah, perubahan itu juga berdampak pada RPJMD yang sudah disusun. Visi dan misi lima tahun yang digagas kepala daerah harus direvisi. ’’Sebab, sasaran, indikator, serta targetnya juga berubah,’’ katanya.
Orang nomor satu di Sidoarjo tersebut menuturkan, perubahan harus dilakukan. Sebab, RPJMD memuat program prioritas kepala daerah dan menjadi dokumen acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah.
Ketua DPC PKB Sidoarjo itu mengungkapkan bahwa sepuluh program prioritas pemkab. Program tersebut harus berhasil diwujudkan hingga 2021. Yang pertama, pendidikan dasar sembilan tahun gratis dan berkualitas. Program itu digagas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sidoarjo. Prioritas kedua ialah Sidoarjo Smart City. Fungsinya, menjadikan kota delta berbasis teknologi. Selain dua hal tersebut, masih ada delapan program prioritas yang lain ( selengkapnya
Dari sepuluh program prioritas itu, ada satu kegiatan yang harus benar-benar terwujud. Yakni, percepatan pembangunan infrastruktur. Di dalamnya terdapat pembangunan gedung pemerintahan satu atap dan frontage road (FR) serta penanganan banjir.
Untuk gedung pemerintahan satu atap, Saiful menyatakan bahwa itu sebenarnya merupakan usulan lama. Sejak era Bupati Win Hendrarso, rencana tersebut digagas. Namun, baru saat ini program itu diusulkan.
Menurut dia, gedung terpadu merupakan kebutuhan Sidoarjo. Seluruh pelayanan warga nanti terpusat pada satu bangunan. ’’Sehingga tidak perlu warga berpindah-pindah gedung saat mengurus surat-surat. Sangat memudahkan warga,’’ jelasnya.
Program FR juga bakal digenjot. Tahun depan anggaran untuk pembebasan lahan dipatok Rp 46 miliar. Dana itu merupakan hadiah dari pemerintah pusat setelah mendapatkan penghargaan WTP kali ketiga secara berturutturut. ’’Hadiah tersebut langsung untuk FR,’’ ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Achmad Zaini menjelaskan bahwa RPJMD baru akan disampaikan ke DPRD. Tujuannya, mendapatkan persetujuan. ’’Kami akan bahas bersama dengan DPRD,’’ ungkapnya. Dia menuturkan, tidak terlalu banyak perubahan pada RPJMD tersebut. Hanya sasaran dan target yang berubah. ’’Agar lebih baik,’’ katanya. (aph/c20/ai)