Perbaikan 826 Kelas Rusak Butuh Rp 60 M
GRESIK – Ratusan ruang kelas rusak jenjang SDN-SMPN menjadi pekerjaan rumah Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik. Dispendik menargetkan perbaikan tuntas pada 2020. Perbaikan dilakukan bertahap setiap tahun.
Berapa anggarannya? Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik mulai menghitung kebutuhan anggaran perbaikan ruang kelas rusak. Anggota Banggar Khoirul Huda menyatakan, total kebutuhan dana mencapai Rp 60 miliar. ”Itu estimasi minimal,” katanya kemarin (17/11).
Kebutuhan tersebut mengacu pada nominal biaya masing-masing lembaga. Biaya perbaikan per ruangan rata-rata Rp 200 juta. Namun, jika membangun ruang kelas baru, anggarannya mencapai Rp 300 juta. ”Dispendik juga sudah menyampaikan kebutuhan ini,” ujarnya.
Politikus yang juga menjabat ketua Komisi IV DPRD Gresik tersebut setuju kalau dispendik memasukkan rencana perbaikan dalam skala prioritas. Karena itu, harus ada perbaikan setiap tahun. ”Bagaimana mungkin kita berharap kualitas pendidikan bagus kalau ruang kelas saja rusak,” imbuhnya.
Kabid Manajemen Pendidikan Dispendik Gresik Suwono mengungkapkan, pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran. Misalnya, anggaran untuk 2018. Sangat mungkin, anggaran APBD sama dengan 2017, yaitu Rp 14 miliar. Itu belum termasuk Rp 35 miliar dari dana alokasi khusus (DAK) serta dana insentif daerah (DID). ”Anggaran (perbaikan ruang kelas rusak, Red) kemungkinan sama dengan 2017. Ada 338 ruang kelas yang diperbaiki tahun depan,” ungkapnya.
Di sisi lain, PGRI Gresik meminta pemerintah memuluskan bantuan dana hibah jenjang pendidikan menengah (dikmen) swasta. Ketua PGRI Gresik Arief Susanto menyampaikan, seluruh lembaga sangat membutuhkan sokongan bantuan dana. ”Sekolah negeri saja masih butuh, apalagi yang swasta,” ucapnya.
Dia menjelaskan, selama ini lembaga pendidikan swasta hanya mengandalkan dana BOS pusat dan SPP siswa. Sementara itu, bantuan pendidikan dari pemkab praktis terhenti sejak alih pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov Jatim. Termasuk dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) yang bersumber dari APBD Gresik.
Sebelumnya, lanjut dia, bosda sangat membantu pembiayaan pendidikan. Setiap siswa mendapat Rp 50 ribu per bulan. Anggaran tersebut merupakan bagian dari bantuan keuangan siswa miskin (BKSM). Nilainya Rp 65 ribu per bulan. Namun, setelah alih pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi, pencairan bosda berhenti. ”Padahal, bantuan ini sangat dibutuhkan,” tutur pria yang menjabat kepala SMK PGRI 1 Gresik itu. (mar/c16/dio)