Parpol Akui soal Cawagub Masih Pelik
Poros Tengah Bisa Jadi Alternatif Menarik
SURABAYA – Hingga kemarin, persoalan cawagub yang akan mendampingi Khofifah Indar Parawansa dalam pilgub Jatim mendatang masih pelik. Kalangan parpol mengakui bahwa persoalan tersebut menjadi tarik ulur banyak pihak.
Menurut Wakil Ketua Bidang Polhukam DPD Partai Golkar Jatim Ali Saiboo, tarik ulurnya kencang. ’’ Tidak rumit sebetulnya, tapi ya itu, tarik ulurnya keras,’’ katanya.
Ali menuturkan, Bupati Trenggalek Emil Dardak dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni adalah dua nama yang menjadi tarik ulur. ’’Meski sebenarnya, dua nama tersebut tidak ada dalam nama yang kami (Partai Golkar, Red) setor,’’ ucapnya. Hanya, Ali khawatir, jika pemilihan cawagub terlalu lama, dam- paknya tidak baik pada upaya pemenangan. ’’Butuh waktu untuk menyosialisasikan ke bawah,’’ tuturnya.
Seperti diberitakan, deklarasi majunya Khofifah Indar Parawansa ke pilgub Jatim yang dijadwalkan pertengahan November itu menjadi molor. Sebab, hingga kemarin, tarik ulur mengenai nama cawagub yang akan mendampinginya masih belum selesai. Kabar yang berkembang menyebutkan bahwa pilihan tinggal dua nama, yakni Emil Dardak dan Ipong Muchlissoni.
Sementara itu, pengamat politik yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Surokhim menyatakan bahwa dua nama tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. ’’Jika ingin bertarung melawan Azwar Anas dan meraih pemilih muda, tentunya harus pilih Emil,’’ ujarnya. ’’ Tetapi, jika ingin logistik yang kuat dan dukungan Jakarta, maka Ipong,’’ imbuhnya. Menurut dia, Khofifah harus benarbenar mengkalkulasikan dengan baik sebelum memilih.
Di bagian lain, poros tengah atau poros ketiga bisa memungkinkan untuk mencuri suara sekaligus meredam potensi perpecahan. Terutama di kalangan NU. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik dari Unitomo, Redi Panuju. ’’Saya kurang sreg dengan komunikasi politik di Jatim yang hanya memunculkan dua nama,’’ katanya dalam diskusi mengenai poros tengah di Hotel Narita kemarin.
Poros tengah, tutur dia, bisa menjadi harapan publik untuk memunculkan sosok baru di luar dua nama tersebut. Redi menyebutkan, sebisanya poros tengah atau alternatif tidak terjebak pada poros yang sudah ada. ’’Kalau bisa, poros tengah memunculkan tokoh yang tidak satu entitas, di luar trah yang sekarang ada. Sebab, sebenarnya ada banyak tokoh,” ungkapnya.
Dialog tentang dua calon itu terus mencuat. Namun, secara tidak langsung, hal tersebut juga menafikan diskusi tentang visi-misi dan kompetensi calon pemimpin. Redi menilai diskusi dan wacana yang beredar selama ini didominasi dengan anggapan ’’yang penting NU’’. Perang gagasan yang lebih berbobot untuk kemajuan Jatim kurang dominan.
Sebagai pengamat, dia menganggap gagasan Gerindra-PAN-PKS untuk membangun poros baru sudah on the track. Jika lebih percaya diri dan konsisten, lanjut dia, poros baru bisa mewujudkan pilgub Jatim yang lebih plural dan tidak monoton. Masalahnya, suara gabungan partai oranye-biru-putih itu belum jelas hingga hari ini, sama dengan persoalan tarik ulur cawagub Khofifah yang belum rampung.
Dia mempertanyakan sikap partai- partai calon penggerak poros baru tersebut, yakni PAN dan PKS. Keduanya masih menimbang-nimbang akan membentuk poros baru bersama Gerindra atau memilih jalan yang berbeda. Misalnya, PAN dengan Khofifah, sedangkan PKS di belakang Gus Ipul. ’’Ini bisa menimbulkan gejolak di akar rumput,’’ jelasnya. Gerindra-PAN-PKS tidak bisa segera memutuskan poros baru karena terkendala keputusan pusat.
Di sisi lain, Suko Widodo, pengamat politik Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia memang masih terlalu sentral. Padahal, pemangku kepentingan di pusat belum tentu mengerti kondiri riil dan pemimpin seperti apa yang dibutuhkan di daerah. Demokrasi telah berjalan selama 19 tahun. Namun, dominasi Jakarta alias Jakartasentris terus berlaku di kepengurusan partai. ’’Akhirnya, DPD tidak dapat panggung dan tidak berdaya,’’ ucapnya. (deb/c20/ano)