Jerman Berpeluang Gelar Pemilu Ulang
BERLIN – Empat pekan berlalu sejak koalisi Christian Democratic Union (CDU) dan Christian Social Union (CSU) memenangkan pemilihan umum (pemilu) Jerman. Namun, sejauh ini, pemerintahan baru belum terbentuk. Bahkan, lebih buruk lagi, pemerintahan baru bisa jadi tidak akan terbentuk tanpa pemilu ulang.
”Ini adalah hari yang tepat untuk benar-benar memikirkan masa depan Jerman,” kata Kanselir Jerman Angela Merkel. Kemarin (20/11), upaya CDU/CSU untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan Free Democratic Party (FDP) dan Partai Green gagal. Perundingan yang semestinya berakhir pada Kamis (16/11) itu molor karena FDP hengkang. Partai sayap kiri tersebut menyatakan mundur dari koalisi. Negosiasi pun berjalan alot dan tak mendapat kesepakatan.
Keputusan FDP itu disampaikan langsung oleh pemimpinnya, Christian Lindner. ”Kami lebih baik tidak menjadi bagian dari pemerintahan daripada harus memerintah dengan cara yang salah. Selamat tinggal,” kata politikus 38 tahun tersebut dalam jumpa pers. Tanpa FDP, Merkel tak akan bisa membentuk pemerintahan koalisi yang diinginkan sesuai hasil pemilu.
Seharusnya, pemerintahan baru Jerman yang terdiri atas koalisi CDU/CSU, FDP, dan Green terbentuk pekan lalu. Merkel sempat menyebut 16 November sebagai batas waktu. Tapi, ternyata batas waktu itu terlampaui. Dan, kini perundingan tak membuahkan hasil positif. Koalisi Merkel malah kehilangan mitranya. Sedangkan membentuk pemerintahan bersama Green saja tidak akan cukup.
Karena kembali berkoalisi de- ngan mitra lama, Social Democratic Party of Germany (SDP), tidak mungkin Merkel lantas menghadap Presiden Frank-Walter Steinmeier. Dalam situasi rumit seperti itu, sang presiden berhak memberikan jalan keluar. Selain berkoalisi dengan mitra lama dan membentuk pemerintahan minoritas yang peluangnya sama-sama kecil, solusi lain adalah pemilu ulang.
”Sebenarnya, dialog sudah mengarah pada kesepakatan. Tapi, tiba-tiba FDP menarik diri dari koalisi,” keluh Merkel. FDP menyebut topik pendidikan dan pajak sebagai dua faktor yang mendasari keputusannya. Menurut Lindner, dua faktor tersebut penting dalam pemerintahan. Padahal, selama ini, satu-satunya faktor yang selalu FDP anggap penting hanyalah kebijakan imigrasi. (AP/ Reuters/BBC/hep/c21/any)