Pilih TPST daripada Balai Desa
SIDOARJO – Pemerintah Desa (Pemdes) Tambak Oso, Waru, patut didukung. Sebab, ia meletakkan program perbaikan lingkungan sebagai prioritas. Yakni, menunda membangun balai desa dan memilih membuat tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Rencana itu diutarakan Kepala Desa (Kades) Tambak Oso Imam Sulbani Rabu lalu (22/11) . Dia mengungkapkan keinginan tersebut setelah mengikuti pelatihan pengolahan sampah Zero Waste Academy (ZWA). Saat itu, Kelompok Peduli Lingkungan (KPL) 5 ZWA mengenalkan metode pengolahan sampah di wilayah Waru.
Lantaran belum banyak fasilitas TPST di wilayah Waru, kader lingkungan pun diarahkan untuk mengelola bank sampah. ”Selain bisa segera dipraktikkan, sampah plastik itu banyak. Bisa jadi uang lagi, kan sayang kalau dibuang,” ajak Ketua KPL 5 ZWA Maria Ulfa.
Bank sampah sangat penting karena masyarakat belum tere- dukasi tentang pengelolaan sampah. Terbukti, masih banyak warga yang membuang sampah di lahan kosong. Problem itulah yang menyadarkan Imam dan jajarannya untuk membangun TPST yang dinilai lebih penting untuk saat ini.
”Rencananya seperti itu. Ya, soalnya saya kepengin warga sadar lingkungan. Tidak lagi membuang atau membakar sampah seenaknya,” ujar Imam.
Dia memahami bahwa warganya sudah terbiasa dengan perilaku yang tidak benar. ia optimistis jika ada TPST dan peraturan desa tentang sampah sudah digedok, kebiasaan buruk masyarakat akan berubah. Mereka diharapkan mau mengelola sampahnya dengan baik dan benar. (via/c6/ai)
– Pemkab Sidoarjo memprioritaskan kelanjutan proyek
(FR) pada tahun depan. Fokusnya adalah pembebasan lahan enam desa yang terdampak proyek tersebut. Mulai dari Waru hingga Buduran. ”Tak boleh molor lagi. Tahun depan target harus tuntas,” tegas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kemarin (23/11).
Untuk mempercepat proyek tersebut, ketua DPC PKB Sidoarjo itu menyatakan sudah menggerojok anggaran yang sangat besar. Yakni, Rp 84 miliar. Sebanyak Rp 45 miliar merupakan bantuan dari pusat. Sebab, Sidoarjo dinilai mampu mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut.
Setelah dihitung ulang, dana Rp 45 miliar tersebut dinilai belum cukup. Untuk membebaskan seluruh lahan yang terdampak FR, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) memperkirakan butuh dana Rp 84 miliar. ”Sisa Rp 39 miliar diambilkan dari APBD,” lanjut orang nomor satu di Sidoarjo itu.
Kepala Dinas PUPR Sidoarjo Sigit Setyawan menyebut ang-