Enam Paslon Perseorangan Tidak Lolos

JAKARTA – Penetapan pasangan calon (paslon) kepala daerah memang baru disampaikan pada 12 Februari. Namun, berdasar data yang masuk ke KPU hingga pukul 19.30 tadi malam, sudah ada enam paslon yang dipastikan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya

Sebab, mereka tidak mampu memenuhi syarat dalam proses validasi.

Komisioner KPU Ilham Saputra menyatakan, enam paslon itu maju dari jalur perseorangan. Namun, penyebab gugurnya bervariasi. Ada yang tidak lolos kesehatan sebagaimana di Bima. Namun, mayoritas gagal memenuhi perbaikan berkas dukungan. ”Mereka tidak mampu memenuhi syarat perbaikan dukungan,” tuturnya di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, kemarin (22/1).

Sebagaimana diketahui, berbeda dengan calon dari partai politik, kandidat dari jalur perseorangan wajib membawa syarat dukungan e-KTP 6,5–10 persen dari daftar pemilih tetap. Jika saat penyerahan kurang dari jumlah yang ditentukan, mereka wajib menyerahkan dukungan tambahan dua kali lipat dari jumlah kekurangan tersebut. Ilham menambahkan, jika merasa dirugikan, paslon bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu atau panwaslu setiap daerah. Hal itu bisa dilakukan pasca penetapan paslon.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan bahwa pihak- nya sudah menyiapkan jajaran di daerah untuk mengawasi pendaftaran. Jika ada kekeliruan yang dilakukan penyelenggara, pihaknya juga memiliki informasi.

Terkait sengketa, mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah itu memastikan kesiapan jajarannya di daerah. Pendaftaran sengketa dibuka setelah penetapan hingga tiga hari sejak surat keputusan penetapan calon diterbitkan KPU. ”Harapan kami ya seandainya nanti ada putusan tidak memenuhi syarat sebagai calon, secepatnya kalau mau mengajukan sengketa ke Bawaslu,” tuturnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, kemarin (22/1).